Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melarang anggota dewan komisaris, dan anak usaha BUMN mendapatkan tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya, yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Keputusan tersebut berlaku sejak tahun buku 2025.
“Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, pengelolaan terhadap BUMN, investasi dividen yang berasal dari BUMN, dan operasional BUMN, sepenuhnya merupakan kewenangan BPI Danantara, holding operasional dan holding investasi,” ujar CEO Danantara Rosan Perkasa dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/8).
Rosan menuturkan, dalam surat Nomor S-063/DI-BP/VII/2025, untuk anggota direksi BUMN, dan anak usaha, pemberian tantiem, insentif (insentif kinerja, khusus, dan jangka panjang) atau penghasilan bentuk lainnya, dikaitkan dengan kinerja perusahaan.
Dalam aturan, kata Rosan, kinerja perusahaan harus berdasarkan pada laporan keuangan yang sebenarnya dari hasil operasi perusahaan, dan menggambarkan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Apabila hasil usaha yang masuk dalam kategori one-off (revaluasi aset, penjualan aset, kuasi reorganisasi, dan sejenisnya, atau windfall, maka harus dikeluarkan dari perhitungan.
“Bukan merupakan hasil aktivitas semu pencatatan akuntansi/laporan keuangan seperti, namun tidak terbatas pada pengakuan pendapatan sebelum waktunya dan/atau tidak mencatatkan beban untuk memperbesar laba perusahaan (financial statement fraud/manipulation),” kata Rosan.
