Kadin: Stimulus untuk PEN Tidak Komprehensif
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani periode 2015 hingga 2021 (kiri)/Antara
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai stimulus yang disiapkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih belum komprehensif. Terlebih kondisi saat ini semakin berat sehingga butuh solusi yang komprehensif tanpa membuat perbedaan.
“Saya sebagai ketua Kadin, yang mendapatkan suara tidak hanya dari asosiasi tapi dari daerah yang mengatakan kondisi ini makin berat, dan ini yang saya suarakan ke pemerintah dan seluruh pemegang kepentingan,” kata Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (11/6).
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi ke-15 paling besar di organisasi G-20, kata Rosan, besaran stimulus yang dikeluarkan Indonesia senilai Rp 438 triliun atau 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jerman sebesar 60% dari PDB, Amerika Serikat sebesar 14%, Malaysia sebesar 20%, Singapura sebesar 19,2%, Australia sebesar 10,6%, dan India sebesar 10%.
Pemerintah, kata Rosan, menargetkan stimulus itu untuk membantu UMKM, BUMN, dan korporasi. Untuk BUMN, misalnya, sebagian besar bantuan tersebut melalui pembayaran piutang pemerintah, penyertaan modal, dan talangan investasi. Sedangkan untuk korporasi dinilai masih sangat minim meski kontribusi korporasi terhadap perekonomian domestik sekitar 87%.
“Kalau lihat keadaan seperti ini, stimulus memang harus dilakukan secara komprehensif dan keseluruhan karena UMKM sekarang ini di Indonesia adalah bagian dari value chain bagi korporasi. Jadi penyelamatan ini harus secara komprehensif karena kalau tidak, tidak akan mencapai hasil optimal,” kata Rosan.
Menurut Rosan, kondisi dunia usaha sudah sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Lebih dari 6,4 juta karyawan telah dirumahkan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari jumlah itu, 430 ribu karyawan di sektor perhotelan dirumahkan atau di-PHK, lalu 1 juta karyawan di sektor restoran, 2,1 juta karyawan di sektor tekstil, 500 ribu dari sektor alas kaki, 400 ribu dari sektor retail, 1,4 juta karyawan dari sektor transportasi darat dan bahkan 200 ribu karyawan dari sektor farmasi.
Berdasarkan itu, kata Rosan, Indonesia berpotensi akan jatuh ke dalam skenario sangat berat berdasarkan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Indikator itu ialah pertumbuhan ekonomi yang berada di level -0,3%, tingkat pengangguran di atas 5,23 juta orang dan bertambahnya bagian masyarakat yang jatuh miskin sebanyak 4,86 juta orang.
“(Stimulus) ini kami sampaikan too little too late. Dari segi size-nya kurang besar dan dari segi implementasinya agak lambat sehingga kita ketahui tekanan akan terus berjalan dan kita khawatirkan apabila ini tidak cepat dan size-nya tidak cukup perekonomian, dunia usaha, dan UMKM yang sementara berhenti, akan permanen berhenti dan gelombang perumahan dan PHK akan semakin besar,” kata Rosan.
Karena itu, Rosan mengusulkan beberapa hal. Pertama, ukuran stimulus perlu diperbesar lagi, hingga memperbesar defisit pada tingkat dua digit terhadap PDB. Kemudian, terkait pemberian modal kerja baru dan restrukturisasi pinjaman bagi debitur UMKM agar tidak dikenakan market rate.
Kondisi saat ini merupakan keadaan yang tidak biasa sehingga jika biaya yang dikenakan kepada dunia usaha semakin besar, maka akan makin berat bagi upaya penyelamatan ekonomi untuk terjadi. “Kami usulkan modal kerja dan restrukturisasi UMKM kalau bisa 0% atau paling besar 2%. Dunia usaha mungkin bisa dikenakan bunga sedikit lebih tinggi, karena semakin besar biaya yang dikenakan tentu penyelamatan akan semakin berat,” katanya.
