Komdigi Pastikan Tampilan Klasifikasi IGRS di Sejumlah Gim pada Steam
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan tampilan klasifikasi Indonesia Game Rating System (IGRS) pada sejumlah gim di Steam, bukan hasil klasifikasi resmi yang diverifikasi pemerintah Indonesia. Steam merupakan platform digital yang mendistribusikan, tempat bermain gim, dan menyediakan wadah diskusi bagi para pemain.
Merespons hal itu, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan, pihaknya mengecam praktik penyampaian klasifikasi gim yang tidak akurat, karena dapat berdampak pada perlindungan masyarakat di ruang digital.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Komdigi, kata Sonny, rating yang ditampilkan pada Steam berasal dari mekanisme internal berbasis self-declare, dan belum melewati proses verifikasi resmi sesuai ketentuan di Indonesia.
“Rating yang beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” kata Sonny di Jakarta, Minggu (5/4).
Merujuk ketentuan yang berlaku, kata Sonny, setiap pelaku usaha digital berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, memastikan perlindungan pengguna, dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan.
Adapun kebijakan yang mengatur hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE), Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim, dan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Dari kebijakan itu, kata Sonny, pihaknya menilai ada indikasi ketidaksesuaian antara informasi yang ditampilkan, dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, seperti penayangan rating yang tidak resmi, dan penggunaan label IGRS tanpa verifikasi resmi.
Sebagai tindak lanjut, kata Sonny, Komdigi akan meminta klarifikasi resmi dari pihak Steam, dan membahas lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.
“Kami meminta platform untuk memastikan bahwa setiap informasi yang ditampilkan kepada publik akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tanggung jawab dalam melindungi pengguna, khususnya anak-anak,” ujarnya.
