OJK Optimistis Sektor Keuangan Tumbuh Berkelanjutan pada 2026, Kredit Diproyeksi Naik 10–12%
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis malam (5/2). OJK memproyeksikan kinerja sektor jasa keuangan tetap solid dan tumbuh berkelanjutan pada 2026, meski tantangan global diperkirakan meningkat akibat eskalasi fragmentasi geopolitik dan geoekonomi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kinerja sektor jasa keuangan tetap solid dan tumbuh berkelanjutan pada 2026, meski tantangan global diperkirakan meningkat akibat eskalasi fragmentasi geopolitik dan geoekonomi.
Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan Indonesia tetap menunjukkan resiliensi ekonomi dengan pertumbuhan yang diperkirakan mencapai 5,4 persen pada 2026.
“Tahun 2025 diwarnai dengan peningkatan multipolarisme kebijakan global. Namun demikian, kalau kita melihat kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid, menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan,” ujar Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis malam (5/2).
OJK memproyeksikan kredit perbankan tumbuh 10-12 persen pada 2026, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7-9 persen. Aset asuransi diperkirakan meningkat 5-7 persen, aset dana pensiun 10-12 persen, dan aset penjaminan tumbuh 14-16 persen. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan diproyeksikan naik 6-8 persen.
Di pasar modal, OJK menargetkan penghimpunan dana mencapai Rp250 triliun sepanjang 2026. Permintaan skor kredit melalui innovative credit scoring diperkirakan menembus 200 juta permintaan, dan nilai transaksi melalui agregator mencapai Rp27 triliun.
Dalam pidatonya, perempuan yang disapa Kiki ini memaparkan sejumlah fokus kebijakan OJK. Pertama, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan melalui pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko termasuk risiko siber, pengembangan industri keuangan syariah, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta reformasi integritas pasar modal dan penguatan perlindungan konsumen dari kejahatan keuangan digital.
Kedua, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif bagi perekonomian nasional, antara lain melalui deregulasi dan simplifikasi perizinan, perluasan akses pembiayaan UMKM, dukungan terhadap program prioritas pemerintah seperti koperasi desa, pangan, kesehatan, dan hilirisasi, serta kebijakan khusus bagi debitur terdampak bencana.
Ketiga, pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan, dengan meningkatkan peran investor institusional, memperkuat literasi dan inklusi keuangan untuk mendorong kesejahteraan keuangan masyarakat, serta mendukung agenda transisi hijau melalui taksonomi keuangan berkelanjutan dan pengembangan pasar karbon.
