Pemerintah Anggarkan Rp 144,6 T untuk Ketahanan Pangan 2025

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 144,6 triliun untuk menjaga ketahanan pangan di 2025 ini. Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai strategi seperti diversifikasi pangan, stabilisasi harga, dan meningkatkan produktivitas petani.

“Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui transfer ke daerah, dana alokasi khusus seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian. Untuk non-fisik, seperti pekarangan pangan lestari (P2L), kemudian pelayanan penyuluh pertanian, dan pusat kesehatan hewan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1).

Airlangga menuturkan, pemerintah melanjutkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di tahun ini. Upaya itu dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Airlangga, berbagai strategi dilakukan pemerintah, termasuk melanjutkan pemberian stimulus pada Lebaran 2025.

“Pemerintah mendorong stimulus di hari Lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Natal dan Tahun Baru yang lalu yaitu diskon tiket harga pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Every Purchase is Cheap (Epic) Sale, Beli di Indonesia Saja. Di 2025 juga dilakukan diskon tarif tol, dan stabilisasi harga pangan,” ujar Airlangga.

Untuk paket stimulus yang sudah berjalan, kata Airlangga, pemerintah telah memberikan bantuan pangan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Kemudian, pemberlakukan diskon tarif listrik yang sudah berjalan pada periode Januari 2025, dan berakhir Februari 2025.

“Kemudian juga terkait pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk properti dan otomotif, dan pajak penghasilan sektor padat karya. Ini akan terus didorong terutama plafon Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, dengan waktu yang fleksibel 5 hingga 8 tahun,” ujar Airlangga.

Di samping itu, kata Airlangga, pemerintah berencana memberikan subsidi bunga hingga 5% untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk rencana tersebut.

“Anggaran yang dialokasikan untuk ini adalah Rp 20 triliun, melengkapi dari kredit usaha rakyat menjadi Rp 300 triliun,” katanya.