Pemindahan ASN ke IKN Akan Dilakukan Dalam Beberapa Tahap, Begini Skemanya

Pemerintah sedang merancang pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kendati membutuhkan sebanyak 11.916 pada tahap pertama, tapi tidak serta merta angka tersebut menjadi rujukan pemerintah untuk memindahkan ASN ke IKN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN. “Jadi kalau birokrasi ini dari awal dirancang dengan baik, target ke depan akan sesuai dengan harapan,” kata Anas dalam keterangan resminya di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Rabu (17/4).

Proses pemindahan ASN tersebut, kata Anas, dilakukan dengan berbagai prinsip sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Pertama, seluruh pegawai ASN dari kementerian dan lembaga pada satuan kerja pejabat akan dipindahkan ke IKN.

Kemudian, kata Anas, setiap pegawai ASN yang dipindahtugaskan ke IKN akan mendapatkan hunian berupa apartemen. Namun, untuk tahap pertama pemerintah akan menerapkan sistem sharing hunian kepada sebagian pegawai.

“Dulu kan kementerian ini dulu, deputi ini dulu. Sekarang sudah dibagi rata dan disepakati. Yang kedua skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian,” ujar Anas.

Selanjutnya, kata Anas, pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama akan diberikan tunjangan khusus, yang besarannya masih belum ditentukan. Besaran tunjangan yang akan didapatkan para ASN tersebut, akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dalam waktu dekat.

“Tunjangannya seperti apa, ini nanti dalam waktu dekat akan kita bahas di ratas, menunggu arahan bapak presiden. Karena akan kami laporkan skema insentifnya seperti apa,” ujar Anas lagi.

Masih kata Anas, pemerintah merencanakan 200 ribu formasi pekerjaan khusus yang disiapkan untuk IKN. Karena itu, pemerintah akan membuka rekrutmen calon ASN instansi pusat yang khusus ditempatkan di IKN.

“Ini Bapak Presiden (Jokowi) belajar bagaimana dari Brazilia, Canberra, begitu juga pemindahan kota-kota di dunia. Maka atas dasar ini bapak presiden memerintahkan ke kami untuk menyiapkan rekrutmen baru talenta-talenta digital. Dan nanti akan diterapkan smart governance,” katanya.