Permintaan Produk INKA Tinggi, Pemerintah Beri Dukungan PMN Rp473 Miliar
Menteri BUMN Erick Thohir
PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mendapat dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp473 miliar pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pabrik, seiring meningkatnya permintaan produk buatan INKA baik dari dalam maupun luar negeri.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Senin (15/9), menyatakan bahwa Komisi VI menerima penjelasan pemerintah dan menyetujui penyaluran PMN kepada tiga BUMN: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp1,8 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp2,5 triliun, dan PT INKA Rp473 miliar.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PMN bagi INKA digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik, antara lain untuk produksi trainset KRL Jabodetabek. Ia mengajak Komisi VI DPR RI untuk mengunjungi fasilitas produksi INKA yang sudah mengombinasikan penggunaan robotik dan tenaga manusia dalam proses produksi.
“Alhamdulillah kualitasnya cukup meningkat,” ujar Erick dalam rapat itu.
Erick yang mengaku sudah meninjau fasilitas produksi INKA mengatakan ada permintaan yang sangat tinggi atas produk INKA. Dari dalam negeri, kata dia, permintaan terutama untuk gerbong kereta.
Permintaan juga datang dari luar negeri, antara lain kereta pengangkutan batubara dari Australia. Tanpa merinci, ia juga menyebut adanya permintaan baru dari Bangladesh.
“Jadi, ini sesuatu yang memang valid, yang bisa kita lihat secara nyata progres daripada pembangunan di INKA tersebut. Memang kalau kita lihat di Madiun sendiri sudah out of date. Tentu competitiveness ini diperlukan. Apalagi pasar gerbong kelas menengah—bukan high class seperti kereta cepat—saat ini sangat tinggi permintaannya, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.
Selain INKA, PMN untuk PT KAI dipergunakan untuk pengadaan trainset baru yang akan memperkuat layanan KRL di lintas Jabodetabek.
Sementara itu, PMN yang diterima PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) digunakan untuk pengadaan tiga unit kapal penumpang, guna meningkatkan pelayanan transportasi laut dan menekan potensi kecelakaan pelayaran di Indonesia sebagai negara kepulauan.
