Kementerian BUMN Berencana Jadikan Indofarma sebagai Perusahaan Bisnis Maklun

Kementerian BUMN berencana menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan yang fokus pada bisnis maklun. Kementerian BUMN berdalih, perubahan model bisnis tersebut dilakukan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang menimpa Indofarma.

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiroatmodjo mengatakan, Indofarma kelak tidak lagi memproduksi suatu produk. Indofarma hanya akan menjalankan permintaan produk jika ada pesanan dari perusahaan lain.

“Nanti Indofarma tidak lagi memproduksi independen, tapi make order atau maklun, di mana nanti mereka ada pesanan dari Biofarma, mereka memproduksi,” kata Tiko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Selain mengubah model bisnis, kata Tiko, pihaknya akan melakukan berbagai langkah strategis untuk menuntaskan sejumlah isu kepegawaian yang terjadi di Indofarma. Kementerian BUMN berencana menjual beberapa aset Indofarma untuk merespons masalah tersebut.

“Sudah itu mereka akan melakukan efisiensi, sehingga nanti untuk pegawai kita sudah menyediakan penjualan aset, yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian. Supaya lebih efisien ke depan,” kata Tiko.

Sebelumnya, Serikat Pekerja (SP) menuntut PT Indofarma Tbk untuk segera membayarkan hak-hak mereka. SP Indofarma mengklaim perusahaan milik negara itu masih berutang pembayaran hak karyawan sebesar Rp 95 miliar yang terdiri atas Rp 65 miliar untuk Indofarma dan Rp 30 miliar untuk PT Indofarma Global Medika (IGM), anak usaha Indofarma.

Ketua Biro Konseling Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqan mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pemerintah menyelamatkan Indofarma Group dengan memberi dana talangan. Langkah tersebut penting dilakukan karena Indofarma dinilai memiliki lini bisnis strategis dengan produk yang masih diterima di pasar.

“Segera dibayarkan atas pengorbanan karyawan dalam bentuk hak-hak seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp 95 miliar dan dibayarkan secara tunai,” kata Furqan dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).