Depresiasi Rupiah dan Pelemahan IHSG Berlanjut, Pengamat Sebut Ada Andil dari Program MBG dan Koperasi Merah Putih
ILUSTRASI Nilai tukar rupiah/Foto: AI
Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berakhir. Demikian juga pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selain disebabkan sentimen eksternal, kondisi domestik juga ikut andil, termasuk dua program strategis pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang membebani fiskal.
Pada hari pertama perdagangan pekan ini, depresiasi rupiah bahkan sudah menyentuh level 18.100-an.
“Hari ini rupiah dibuka melemah cukup tajam, yaitu Rp18.129,” kata pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi kepada wartawan, Senin (8/6).
“Ada kemungkinan besar Rp19.000 di akhir bulan ini akan tercapai,” tambah Ibrahim.
Pada saat yang sama, kata Ibrahim, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terus melemah. Hingga pukul 11.00 WIB, IHSG berada di level 5.449,773, melemah sekitar 2,59% dibandingkan penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. IHSG bahkan sempat menyentuh level 5.351 pada awal perdagangan.
“Untuk indeks harga saham gabungan, kemungkinan besar ini akan menuju level terkritis, itu 4.000 sampai akhir bulan Juni ini,” kata Ibrahim.
Mengapa Terus Melemah?
Menurut Ibrahim, pelemahan rupiah dan penurunan tajam IHSG terjadi karena kombinasi faktor eksternal dan domestik.
Ia mengatakan meningkatnya risiko geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, telah mendorong penguatan dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut pada akhirnya memberikan tekanan tambahan terhadap mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah.
Faktor eksternal lainnya adalah kebijakan moneter Amerika Serikat. Menurut Ibrahim, data ketenagakerjaan AS yang masih kuat membuka peluang bagi Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.
“Minggu kemarin tenaga kerja di Amerika mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini membuat Bank Sentral Amerika di bawah Kevin Warsh kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi, bahkan akan menaikkan suku bunga satu kali di kuartal keempat,” kata Ibrahim.
“Artinya apa? Kebijakan suku bunga rendah kemungkinan besar tidak akan terjadi,” lanjutnya.
Sementara dari sisi domestik, kenaikan harga minyak dunia dinilai akan meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk impor energi sehingga menekan neraca eksternal Indonesia.
“Kalau kebutuhan dolar mengalami peningkatan, berarti ini pun juga akan mempengaruhi neraca berjalan. Kalau neraca berjalan berpengaruh, berarti akan mempengaruhi defisit anggaran. Defisit anggaran kemungkinan besar akan mendekati 3%,” kata Ibrahim.
Ia juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi domestik yang dinilai kurang mendukung, mulai dari kenaikan inflasi, surplus neraca perdagangan yang menyempit, hingga sentimen terkait peringkat utang Indonesia.
Selain itu, sentimen negatif datang dari spekulasi mengenai kemungkinan perubahan status pasar modal Indonesia dalam klasifikasi MSCI, dari emerging market menjadi frontier market.
“Walaupun kita tahu bahwa baru pertengahan Juni ini MSCI akan mengumumkan, tapi ini sudah membuat rupiah dan indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang cukup signifikan,” ujar Ibrahim.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah dan IHSG juga diperburuk oleh keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia.
“Kita harus tahu bahwa dalam perdagangan hari ini terjadi keluar modal sangat besar di pasar modal karena merosotnya mata uang rupiah,” kata Ibrahim.
Ia menilai investor juga mencermati berbagai program pemerintah yang membutuhkan pembiayaan besar.
“Merosotnya mata uang rupiah di tengah keresahan investor atas banyaknya agenda dari Presiden Prabowo yang begitu besar. Terutama adalah tentang proyek-proyek MBG, proyek-proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kemudian ini pun juga yang paling utama itu adalah meningkatnya subsidi bahan bakar,” ujarnya.
Ibrahim memperkirakan kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan beban fiskal pemerintah.
“Harus diingat di APBN (asumsi kurs) itu di Rp16.500, kemudian (asumsi harga minyak mentah) di US$70 per barel. Sekarang sudah di angka berapa? Kalian tinggal hitung saja, US$1 per barel itu diasumsikan Rp4 triliun. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar,” kata Ibrahim.
Terkait upaya stabilisasi pasar, Ibrahim mengatakan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan berbagai langkah intervensi. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum mampu membalikkan sentimen pasar.
“Inilah yang membuat indeks harga saham gabungan kemudian rupiah mengalami kelemahan,” tutup Ibrahim.