Buntut Gagal Ginjal Akut, BPOM dan Kemenkes Diminta Awasi Peredaran Obat

Iconomics - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan dan uji terhadap kualitas obat yang dijual ke masyarakat. Upaya tersebut perlu dilakukan tidak hanya waktu mendaftarkan suatu produk obat, tapi perlu juga dengan mengontrol dan mengujinya secara berkala.

“Jadi ini amat sangat membutuhkan perhatian serius dan saya mengingatkan betul kepada Menteri Kesehatan dan BPOM untuk sungguh-sungguh mengawasi keadaan ini secara berkala, jangan hanya saat pendaftaran produk saja,” kata Muhaimin dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Muhaimin menyoroti temuan terbaru Kepala BPOM Penny Lukito soal 7 obat sirop yang diduga tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di luar ambang batas. Dalam temuannya, BPOM menyebutkan ada 3 perusahaan farmasi yaitu PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Afifarma yang memproduksi obat-obat sirop itu.

Berdasarkan itu, kata Muhaimin, pihaknya mendorong BPOM memastikan setiap obat yang dikonsumsi masyarakat harus aman dan bebas dari cemaran bahan berbahaya. “Negara harus memastikan bahwa obat yang dikonsumsi masyarakat adalah aman. BPOM harus bergerak cepat agar masyarakat tidak gelisah,” ujar Muhaimin.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, pihaknya telah memperkuat kolaborasi dengan BPOM untuk membenahi sistem pengawasan obat di Indonesia. Dengan adanya peristiwa gangguan ginjal akut, pemerintah mengaudit, sekaligus membenahi perbaikan sistem dalam hal pengawasan obat.

Menurut Syahril, kerja sama yang terbentuk antara BPOM dan Kemenkes dilakukan dengan sangat erat, lantaran satu sama lain memiliki keterkaitan dalam hal penanganan kasus gangguan ginjal akut.

“Peristiwa gangguan ginjal akut ini banyak maknanya. Salah satunya melakukan audit sekaligus memberikan pembenahan atau perbaikan sistem dalam pengawasan obat,” kata Syahril.