Anggota Komisi III DPR Tanggapi Isu Suksesi Kapolri, Inilah Pati yang Memenuhi Kriteria Utama Calon Kapolri

Isu sejumlah nama yang akan mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan semakin santer. Muncul sejumlah nama calon Kapolri yang bakal menggantikan Jenderal Listyo.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nasir Djamil pun angkat bicara perihal isu tersebut. Dia pun membenarkan adanya isu bursa calon Kapolri mulai menguak. Namun, siapa yang akan menggantikan Jenderal Listyo, Nasir pun tak tahu.

“Memang saat ini, kita belum tahu siapa, karena model urut kacang ini sudah tidak diterapkan lagi sejak era Tito Karnavian,” kata Nasir kepada wartawan, Selasa (03/06/2025).

Karena model urut kacang dalam seleksi Kapolri itu sudah tidak diterapkan lagi, sehingga dirinya tidak tahu siapa yang akan didapuk menjadi Kapolri selanjutnya.

“Apakah setelah Listyo Sigit, ada leting 92 misalnya, atau 93. Kalau pakai urut kacang, itu biasanya mata kita akan menuju ke pemilik Adhimakayasa, biasanya begitu kan, tapi setelah tidak menggunakan urutan kacang, maka pemilik Adhimakayasa itu tidak menjadi jaminan untuk menjadi Kapolri,” jelas Nasir.

Diketahui, Jenderal Listyo Sigit sudah menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021. Umumnya, Kapolri berganti setelah memasuki purna tugas atau pensiun. Bila mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003, batas usia pensiun anggota Polri adalah 58 tahun untuk semua jenjang jabatan, termasuk Kapolri.

Jika melihat usia Sigit saat ini, yakni 56 tahun (lahir 5 Mei 1969), maka masih ada kesempatan meneruskan jabatan orang nomor 1 di Korps Bhayangkara, setidaknya hingga dua tahun lagi.

Namun, sesuai aturan, penunjukan/pengangkatan calon Kapolri menjadi hak prerogratif Presiden, yang secara konstitusional diatur Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Artinya, posisi Kapolri tergantung Presiden Prabowo Subianto. Maka secara teknis, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Kapolri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sedangkan proses pengusulan nama calon Kapolri oleh Kompolnas. Selanjutnya, satu nama yang dipilih Presiden diajukan ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Setelah mendapat persetujuan Komisi III, calon Kapolri disahkan secara kelembagaan melalui rapat paripurna DPR.

Terdapat sejumlah kriteria menjadi Kapolri. Kriteria tersebut diatur sesuai Pasal 11 Ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kriteria utama calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dengan memerhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Lantas siapa saja sosok Komjen Polri yang berpeluang menjadi calon pengganti Listyo Sigit, jika mengacu pada kriteria jenjang kepangkatan dan karier? Berikut daftar Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Komjen aktif dan menjabat di lingkungan Polri maupun instansi: