DPR Desak Investigasi Menyeluruh dan Audit Sistem Keselamatan Pasca Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur
Gedung DPR-MPR/Dok. Iconomics
Kecelakaan kereta api yang melibatkan kereta commuter line atau disebut kereta listrik (KRL), sebuah taksi dan KA Argo Bromo di lintasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/04/2026) malam mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta investigasi menyeluruh serta penguatan sistem keselamatan transportasi perkeretaapian.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto menyampaikan duka cita atas insiden yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut. Ia menegaskan bahwa penanganan korban harus menjadi prioritas utama, tanpa terhambat persoalan administratif.
“Dalam situasi darurat, penanganan medis harus diutamakan. Tidak boleh ada kendala, termasuk dalam hal pembiayaan. Akses terhadap asuransi dan layanan kesehatan harus dipermudah,” ujar Sofwan, Selasa (28/04/2026).
Selain penanganan korban, Sofwan mendesak Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera melakukan investigasi komprehensif untuk mengungkap penyebab kecelakaan.
Ia menilai insiden beruntun yang melibatkan KRL, kendaraan taksi, dan kereta jarak jauh tersebut menunjukkan adanya potensi celah dalam sistem keselamatan, baik dari sisi teknis maupun operasional.
“Perlu ditelusuri bagaimana sistem pengawasan dan mitigasi risiko bisa gagal mengantisipasi pergerakan KA Argo Bromo hingga menabrak KRL yang sedang berhenti di stasiun,” tegasnya.
Sofwan juga menyoroti pentingnya evaluasi pada titik-titik rawan, khususnya di stasiun dengan lalu lintas padat yang dilintasi kereta komuter dan kereta antarkota secara bersamaan. Di sisi lain, ia meminta investigasi turut mencakup dugaan gangguan teknis pada kendaraan taksi yang terlibat dalam insiden awal. Pemeriksaan ini dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat faktor teknis yang menyebabkan kendaraan berhenti di perlintasan rel.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka seluruh hasil investigasi secara transparan, sekaligus melakukan inspeksi menyeluruh terhadap sistem dan armada transportasi terkait.
“Transparansi menjadi kunci agar publik mendapatkan kejelasan, sekaligus menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan ke depan,” ujarnya.
Peristiwa ini kembali menegaskan urgensi penguatan sistem keselamatan transportasi, termasuk peningkatan koordinasi antaroperator, modernisasi sistem pengawasan, serta penataan perlintasan guna meminimalkan risiko kecelakaan di masa mendatang.
