Dukung Bersih-Bersih Pejabat di Pemerintahan Prabowo, Anggota DPR Bilang Jangan Jadi Beban Rakyat
Tangkapan layar Presiden Prabowo Subianto/Iconomics
Iconomics - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mohammad Toha mendukung langkah bersih-bersih Presiden Prabowo Subianto terhadap pejabat di pemerintahan yang tidak kompeten dan kerap melanggar undang-undang dalam melaksanakan tugas.
Pernyataan itu dilontarkan Toha menyikapi pernyataan Presiden Prabowo dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, yang meminta pejabat pemerintah segera berbenah dan membersihkan diri karena akan segera bertindak.
Menurut Toha, pejabat yang tidak sejalan dengan pemerintahan saat ini sebaiknya sadar diri dan segara mundur, agar tidak membebani pemerintahan dan rakyat.
“Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat,” katanya kepada wartawan, Senin (02/06/2025).
Karena, lanjut Toha, sayogyanya pejabat negara bekerja untuk rakyat bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Bila tidak bisa bekerja atau malah melanggar undang-undang, lebih baik mundur sebelum diberhentikan.
“Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan,” tegas Toha.
Tidak hanya itu, Toha juga menekankan bahwa seluruh pejabat yang dipilih pemerintah maupun rakyat harus bekerja berlandaskan UUD 1945.
Toha selaku anggota parlemen mengaku mendukung program “bersih-bersih pejabat” di pemerintahan Presiden Prabowo dengan cara mengawasi setiap kinerja pejabat agar bekerja lebih maksimal.
“Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok,” jelas Toha.
Diketahui, saat upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Prabowo meminta pejabat pemerintah segera berbenah dan membersihkan diri karena akan segera bertindak.
Mereka yang tidak setia pada negara, kata dia, akan disingkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa pandang bulu, tanpa melihat asal keluarga, partai, dan asal suku. Mereka akan dibersihkan dari Kabinet Merah Putih.
“Yang tidak setia pada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak,” tegas Prabowo.
