Komisi VI Dukung Usulan Penambahan PMN PLN untuk 2022 dan 2023

Komisi VI DPR mendukung usulan penambahan penyertaan modal negara (PMN) PT PLN (Persero) senilai Rp 5 triliun untuk 2022, dan Rp 10 triliun untuk 2023. Dukungan itu muncul setelah Komisi VI mendengarkan paparan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sehingga memahami mengapa ada usulan PMN tunai  2022 dan 2023.

“Komisi VI DPR mendukung PT PLN dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan kelistrikan di seluruh pelosok Indonesia, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T),” kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PMN tersebut akan digunakan untuk program-program perusahaan khususnya untuk merealisasikan penyaluran listrik di tingkat daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. PLN membutuhkan penambahan anggaran untuk memenuhi target 2024 dan kebutuhan PLN.

Karena itu, kata Darmawan, untuk menambah gardu dan transmisi masih membutuhkan sekitar Rp 100 triliun hingga 150 triliun untuk mencapai 100% pada 2024.

“Jadi nanti kami akan memberikan jawaban tertulis agar nanti bisa dipahami seperti bukan hanya pemetaannya saja tapi kuantifikasi, dan nanti juga bisa dipelajari bagaimana program ini dikorelasikan dari masing-masing bapak/ibu di Komisi VI,” ujar Darmawan.

Dari usulan anggaran penambahan PMN 2022 senilai Rp 5 triliun itu, kata Darmawan, sekitar Rp 0,23 triliun dialokasikan untuk pembangkit, pembangunan transmisi dan gardu induk Rp 2,56 triliun, serta distribusi listrik desa Rp 2,21 triliun.

“PMN tahun anggaran 2022 akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru nusantara, baik melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan sumber daya energi lokal hingga transmisi dan distribusi sampai titik-titik pelosok,” ujar Darmawan.

Sementara PMN 2023 senilai Rp 10 triliun itu, kata Darmawan, rencananya dialokasikan untuk pembangkit senilai Rp 1,74 triliun, transmisi dan gardu induk Rp 3,78 triliun, serta distribusi listrik desa Rp 4,48 triliun. Usulan PMN 2023 akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan seluruh penjuru Nusantara agar menuju keadilan dan kemandirian energi.

“Kami betul-betul terharu dengan perhatian yang luar biasa terhadap bagaimana jalannya bukan hanya alokasi anggaran dari PMN. Bagaimana Komisi VI memastikan bahwa program PMN untuk daerah 3T ini betul-betul berjalan efektif yang ada di lapangan,” kata Darmawan.