Pengamat: Regenerasi Kepemimpinan di PDI Perjuangan Mendesak Dilakukan

Regenerasi kepemimpinan di PDI Perjuangan dinilai sudah memasuki tahap mendesak untuk dilakukan pergantian. Apalagi salah satu fungsi sebuah partai adalah mencetak para kader yang memiliki jiwa kepemimpinan.

“Kita tahu dalam tubuh PDI Perjuangan itu Ibu Megawati (Sukarnoputri) sangat kuat, sejak partai berdiri sekitar 1998 atau 1999 hingga sekarang Ibu Megawati selalu menjadi ketua umum. Tentu ini menjadi plus-minus bagi partai, karena di satu sisi terjadi terhambatnya sirkulasi kepemimpinan,” kata Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam dalam diskusi virtual, Jumat (10/9).

Di sisi lain, kata Arif, dikhawatirkan akan terjadinya gejolak di internal PDI Perjuangan apabila tidak lagi dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Dan itu bisa saja menimbulkan gesekan antara faksi-faksi politik di internal PDI Perjuangan.

“Memang harus kita akui bahwa PDI Perjuangan itu retan ketika ketua umumnya bukan dipegang oleh Megawati. Ini yang saya kira yang harus dipikir betul oleh Ibu Mega untuk menyiapkan regenerasi kepemimpinan yang belum siap untuk memegang jabatan ketua umum,” ujar Arif.

Soal peluang Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisi Megawati, menurut Arif, setiap kader yang berprestasi dan berkinerja yang baik memiliki kesempatan menduduki jabatan ketua umum. Namun, PDI Perjuangan dinilai memiliki tradisi yang mengharuskan ketua umum berasal dari keturunan Sukarno dan itu bisa menjadi dilema serta menimbulkan perpecahan di internal partai.

“Kalau bicara peluang tentu peluang Pak Jokowi masih terbuka, tetapi kalau kita lihat dari kacamata partai politik tradisional bahkan feodal, tentu saja peluang Pak Jokowi tipis karena tidak memiliki trah Soekarno,” kata Arif.

Soal ini, kata Arif, tentu harus diputuskan PDI Perjuangan terutama untuk menentukan arah partai di masa mendatang. Apalagi dalam kurun waktu beberapa tahun lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum.

“Kalau kita bicara, kita dorong menjadi partai modern tentu saja setiap kader memiliki hak untuk menjadi ketua umum termasuk Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang notabene hari ini menjadi presiden. Ini kembali ke internal PDI Perjuangan apakah akan membangun sebagai partai modern atau kemudian menjadi partai yang feodalistik,” katanya.