Perlu Ruang yang Cukup untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Iconomics - Komisi XI DPR bersama pemangku kepentingan lainnya terus berupaya merumuskan ekosistem untuk meningkatkan dan mendorong ekonomi berbasis syariah. Apalagi jika mendapat dukungan pemerintah, perekonomia syariah akan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri sehingga mampu berkontribusi untuk ekonomi nasional.

“Bagaimana pemerintah terus menerus memberikan suatu ruang yang cukup kondusif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Gerakan ekonomi bisa menjadi salah satu isu utama kita untuk menuju apa yang dinamakan sebagai transformasi umat menuju situasi kesejahteraan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi dalam sebuah diskusi virtual, Senin (25/10).

Menurut Fathan, adanya upaya melalui holding ekonomi dan bisnis pesantren, perluasan bisnis dengan penerapan perekonomian syariah dapat menjangkau secara luas di beberapa wilayah Indonesia. Karena itu, diperlukan penataan ulang dan peta baru atas ekonomi syariah terutama yang belum dilakukan.

Selain jangkauan, kata Fathan, perlu dorongan menerapkan ekonomi syariah untuk dilaksanakan ke beberapa sektor strategis yang dapat menyumbang kontribusi bagi berkembangnya perekonomian nasional. Semisal, sektor keuangan, sektor mikro dan lain sebagainya.

“Karena tantangan kita ke depan kalau misalnya holding ekonomi dan bisnis pesantren sudah bergerak di trading, di produksi, di agribisnis, tapi belum masuk pada sektor keuangan, maka itu tidak lengkap,” ujar Fathan.

Melalui musyawarah kerja nasional holding ekonomi dan bisnis pesantren, kata Fathan, diharapkan perekonomian syariah dapat menjadi satu kesatuan sehingga terbentuk keuangan kuat yang dibangun dari sinergi antara pihak yang memiliki otoritas dengan masyarakat pada umumnya. “Karena itu, musyawarah kerja ini menjadi salah satu rumusan baku kita bagaimana holding ekonomi dan bisnis pesantren ke depan bisa berkontribusi bagi cetak biru ekonomi nasional,” katanya.