PKB Nilai Upaya KIM Tarik Semua Parpol di Pilkada Jakarta Bukan Bentuk Penjegalan
Tangkapan layar, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda/Iconomics
Dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 terus memanas. Terbaru Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinilai ingin menjegal kandidat tertentu untuk maju di Pilkada Jakarta terutama karena ingin menarik semua partai politik untuk bergabung mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Tetapi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru berpendapat lain. Dinamika yang terjadi di Pilkada Jakarta hanya masih soal tarik menarik koalisi. Bukan penjegalan sebagaimana analisis dari berbagai kalangan. “Kami belum melihat (penjegalan) itu, sejauh ini masih tarik menarik koalisi saja, terutama soal figur,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (13/8).
Seperti posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah mengusung Anies Baswedan, kata Huda, masih dalam kondisi kebingungan, apakah tetap mengusung atau meninggalkan mantan gubernur DKI tersebut. Sedangkan PKS sejauh ini masih menunggu momentum yang tepat untuk menentukan sikap di Pilkada Jakarta ini.
“Jadi, ya, kita lihat sih, waktu tinggal beberapa hari. Jadi, dinamisnya terjadi di KIM dan terjadi juga di luar KIM,” tambah Huda.
Soal ajakan KIM terhadap sejumlah partai termasuk PKS, kata Huda, masih dalam tahap yang wajar. Dan, itu dinilai menjadi bagian dinamika, sehingga PKB baru akan mengambil keputusan bergabung atau tidak di KIM pada saat-saat akhir.
“Wajar, ini bagian dari dinamika, termasuk dinamika yang terjadi di tubuh internal PKS hari ini. Kalau PKB, dari awal kan memang kami sudah pada posisi akan menentukan ini di akhir. Apalagi PKB tidak sulit menentukan calon di Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, ya kita lihat saja,” kata Huda.
Sebagai informasi, partai koalisi KIM terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku terpaksa mengocok ulang posisi Anies Baswedan sebagai calon gubernur yang diusung di Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya, Anies sudah diberi waktu 40 hari untuk mendapatkan dukungan tambahan agar bisa berlaga di Pilkada Jakarta.
“Kondisi ini memaksa PKS untuk realistis, mengocok ulang, berhitung-hitung dalam tentukan langkah terbaik ke depan,” ujar Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin kepada wartawan pada 8 Agustus lalu.
Khoirudin mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan hal itu dengan alasan bisa saja terancam tidak bisa ikut Pilkada Jakarta 2024 jika memaksakan Anies dan kadernya Sohibul Iman untuk berkontestasi di Pilkada DKI. Itu sebabnya, PKS memutuskan membangun komunikasi dan menjajaki kerja sama dengan partai-partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Kondisi saat ini, kata Khoirudin, membuat PKS terdesak karena Partai Nasdem dan PKB pun dinilai akan merapat ke KIM. “Kita masih terus berikhtiar, terus berusaha sampai batas tertentu, jangan sampai jelang akhir juga tidak ada kepastian karena PKS akan tertinggal sendirian tidak bisa berlayar,” kata Khoirudin.
