Silpa 2021 Disebut Lebih Baik Dibanding 2020, Ini Penjelasan Sri Mulyani

0
612
Reporter: Rommy Yudhistira

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada 2021 mencapai Rp 96,65 triliun. Angka ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan 2020 yang mencapai Rp 249,59 triliun.

Menurut Sri Mulyani, Silpa 2021 itu terjadi karena dipengaruhi kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dinilai lebih baik, dengan adanya peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta penurunan pembiayaan utang.

“Penerimaan meningkat sebagai dampak pemulihan ekonomi nasional, dan mulai terjadinya kenaikan harga komoditas di dunia yang mendorong penerimaan perpajakan dan PNBP,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8).

Dari sisi belanja, kata Sri Mulyani, upaya efisiensi dan disiplin anggaran dilakukan lewat gerakan refocusing anggaran dan pengendalian belanja non-prioritas oleh kementerian dan lembaga. Dengan kondisi tersebut, maka pembiayaan utang pada 2021 diturunkan sebesar Rp 300,69 triliun. Rencana APBN awal sebesar Rp 1.177,4 triliun menjadi hanya Rp 870,5 triliun setelah refocusing anggaran dilakukan.

Langkah mitigasi pengendalian biaya dan risiko utang, kata Sri Mulyani, juga dilakukan pemerintah untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih baik untuk jangka menengah dan Panjang. Juga menjadi langkah strategis dalam mengembalikan kesehatan APBN meski masih berada di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga :   Ekonom: Nama Menteri Indonesia yang Dimuat Pandora Papers Perlu Didalami

Sri Mulyani menyebutkan, penyesuaian pembiayaan utang membuat pemerintah tetap dapat menjaga level rasio utang pada 40,7% dari produk domestik bruto (PDB). Pencapaian tersebut relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang ada di lingkungan Asean, G20, dan lainnya.

Level tersebut, kata Sri Mulyani, juga masih berada di batas aman, sesuai dengan undang-undang keuangan negara. Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana pengaturan penggunaannya di dalam undang-undang APBN, berfungsi sebagai bantalan fiskal untuk anggaran.

“Untuk itu pemerintah secara berkala melakukan penghitungan dan kalibrasi besaran SAL ideal dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan negara dan potensi kebutuhan pembiayaan,” kata Sri Mulyani.

Di samping itu, kata Sri Mulyani, penurunan pembiayaan utang pada 2021 juga didukung tambahan pemanfaatan SAL sebesar Rp 128,2 triliun. “Silpa 2021 selanjutnya dimanfaatkan secara optimal dan efisien untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 baik di dalam kerangka dukungan likuiditas pemerintah dan cash management maupun di dalam dukungan pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan membahas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 sesuai dengan peraturan DPR tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku.

Baca Juga :   Generali Indonesia Janjikan Perlindungan Tambahan untuk Nasabah yang Positif Covid-19

“Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang telah menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 yang diajukan oleh pemerintah,” kata Dasco.

 

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics