Pemerintah Akan Efektifkan Perencanaan Lifting untuk Optimalkan PNBP

Untuk memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di 2021, pemerintah akan mengefektifkan perencanaan lifting dan efisiensi biaya minyak dan gas (migas). Langkah lainnya meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan dan perluasan objek audit bersama.

“Untuk perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP akan terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi,” kata Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan nota keuangan dan RUU tentang APBN tahun Anggaran 2021 di Jakarta, Jumat (14/8).

Pemerintah pada 2021 akan mengembangkan sistem pengawasan cukai terintegrasi serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif. Untuk mendanai kegiatan pembangunan tahun depan, kata Jokowi, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, penerimaan mandiri berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Juga mengharapkan pemberian insentif perpajakan yang tepat dan terukur mampu mendorong untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 293,5 triliun,” kata Jokowi.

Dalam Rancangan APBN tahun Anggaran 2021, pemerintah juga memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) akan berkisar pada US$ 457 per barel. Sementara lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.