Home›Art of Execution›Telah Salurkan Pembiayaan Perumahan Rp103,75 Triliun, Apa Rencana Sarana Multigriya Finansial (SMF) Tahun Ini?

Pemerintah dan Banggar DPR RI Tetapkan Asumsi Makro, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 Diproyeksikan 5%

September 11, 2020

Editor: Petrus Dabu

456

Reporter: Petrus Dabu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/The Iconomics

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menetapkan asumsi makro APBN 2021, dimana proyeksi ekonomi ditetapkan sebesar 5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ketidakpastian masih membayangi kondisi ekonomi tahun depan akibat pandemi Covid-19.

Dalam Rancanga APBN tahun 2021 yang disampaikan pemerintah kepada DPR RI, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4,5% hingga 5,5%. Dari proyeksi tersebut kesepakatan di Panitia Kerja (Panja), yang kemudian disetujui oleh Banggar DPR RI, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5%.

“Saya rasa ini adalah keputusan yang tepat dan baik yang menggambarkan antara harapan, namun juga kehati-hatian terhadap kondisi tahun 2021,” ujar Sri Mulyani saat rapat dengan Banggar, Jumat (11/9).

Ia mengatakan perkembangan Covid-19 akhir-akhir ini memperlihatkan eskalasi ketidakpastian yang meningkat untuk tahun 2020 dan kemungkinan masih akan berlangsung pada tahun 2021. “Sehingga kita memang patut untuk tetap waspada, namun tidak kehilangan fokus untuk terus optimis di dalam mengatasi masalah,” ujar Sri Mulyani.

Selain pertumbuhan ekonomi, asumsi makro lainnya adalah inflasi ditetapkan 3%, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS sebesar 14.600, tingkat bunga SBN 10 tahun sebesar 7,29%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$45 per barel, lifting minyak bumi sebesar 705 ribu barel per hari, dan lifitng gas bumi sebesar 1.007 ribu barel setara minyak per hari. Selain pertumbuhan ekonomi, asumsi makro ini tetap sama dengan yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN.

“Yang berubah adalah cost recovery yang menurun dari US$8,5 miliar menajdi US$8 miliar, jadi turun US$500 juta,” ujar Sri Mulyani.

Selain asumsi makro, pemerintah dan Banggar DPR RI juga menyepakati sasaran dan indikator pembangunan yaitu tingkat pengangguran terbuka diproyeksika sebesar 7,7%-9,1%; tingkat kemiskinan sebesar 9,2%-9,7%; indeks gini ratio sebesar 0,377-0,379 dan indeks kualitas manusia (IPM) sebesar 72,78-72,95.

Kemudian, nilai tukar petani (NTP) dan niliar tukar nelayan (NTN) masing-masing ditetapakan sebesar 102 dan 104.