Ini Langkah yang Sudah Dilakukan BUMN Tanda Komitmen Bantu UMKM di Masa Covid-19

Kementerian BUMN berkomitmen membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah sedang menyiapkan berbagai rencana secara bertahap untuk membantu UMKM agar bisa bertahan di masa Covid-19.

Komitmen Kementerian BUMN itu disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang menilai UMKM sebagai salah satu satu sektor yang paling terdampak waah Covid-19. Dan itu terbukti konsumsi rumah tangga yang turun 5,51% di Kuartal II/2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Ketika masyarakat tidak membeli pakaian, tidak membeli sepatu, masyarakat berkurang konsumsinya, hanya untuk kebutuhan pokok saja, itu sangat menurunkan pendapatan secara drastis. Dan yang menyediakan ini kan rata-rata UMKM, untuk konsumsi banyakan UMKM. Konsumsi turun sampai 5% artinya UMKM-nya terpukul betul,” kata Arya saat menghadiri webinar, Sabtu (19/9).

Karena itu, kata Arya, untuk membantu UMKM tersebut, langkah pertama yang ditempuh pemerintah adalah merestrukturisasi kredit. Dan BUMN disebut berperan besar dalam program restrukturisasi kredit tersebut.

“Yang pertama melakukan (restrukturisasi) adalah bank-bank BUMN (Himbara). Mereka terdepan dalam penanganan UMKM khususnya untuk restrukturisasi kredit. Kita tahu sampai Agustus lalu sudah tembus hingga Rp 1.000 triliun. UMKM cukup besar di situ, ini menjadi ujung tombak di sana,” kata Arya.

Arya menuturkan, meski ada kekhawatiran untuk menggenjot kredit di masa pandemi ini terutama pengembalian yang rendah, BUMN tetap berkomitmen untuk penyaluran di UMKM. “Jadi di tengah kondisi seperti ini kami tetap komitmen untuk membantu UMKM yang ada,” kata Arya.

Setelah program restrukturisasi itu, kata Arya, pemerintah menyiapkan program untuk membantu mencarikan pembeli atas produk-produk yang dihasilkan para UMKM ini. Untuk itu, Kementerian BUMN meluncurkan program PaDi UMKM di mana BUMN-BUMN akan berfungsi sebagai offtaker dan membeli produk UMKM.

Arya optimistis BUMN mampu menyerap produk UMKM. Terlebih dari total aset BUMN senilai Rp 8.336 triliun, porsi untuk pengadaan bisa mencapai hingga Rp 18,52 triliun. Pengadaan yang dilakukan BUMN melibatkan lebih dari 72 ribu penyedia barang dan jasa untuk 8 kelompok kegiatan yaitu  material konstruksi, jasa konstruksi dan renovasi, jasa ekspedisi dan pengepakan, jasa sewa peralatan mesin, sewa peralatan dan perawatan mesin, jasa advertising, jasa catering dan snack, dan jasa persewaan furniture.

“Kita minta semua BUMN sampai level Rp 14 miliar proyeknya diberikan ke UMKM. Ini langkah riil bagaimana BUMN menjadi offtaker. Di samping itu, kita membuat UMKM yang gabung kita masuk di marketplace juga. Kemudian kita juga melakukan pendataan B2B dan B2C,” kata Arya.