Pemerintah Klaim Ibukota Negara Baru Jadi Primadona, Inilah Syarat Investornya

Pemerintah mengklaim proyek Ibukota Negara menjadi primadona bagi investor asing. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi investor yang akan masuk ke Ibukota Negara (IKN).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mulai banyak negara-negara yang tertarik untuk berinvestasi di proyek IKN. Mereka berasal dari Asia, Amerika dan Eropa.

“Dari Amerika, Jepang, Arab, Singapura, China, Hongaria, dan banyak sekali lainnya. Ketika di Davos lalu (World Economic Forum/WEF), saat dikasih tahu mereka benar-benar berminat (investasi di IKN),” kata Luhut di Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu (26/02/2020).

Namun, pemerintah selektif dalam memilih investor yang bakal masuk ke Ibukota baru. Pemerintah menetapkan semua investor yang akan berinvestasi di IKN harus menerapkan prinsip green ecosystem. Kemudian Luhut juga menegaskan pemerintah tetap memegang kendali penuh terhadap proyek yang sedang berjalan.

“Pemerintah tidak akan memberikan government guarantee terhadap semua investasi yang masuk di proyek Ibu Kota Negara (IKN). Kita tidak mau pendanaan dikendalikan, kita yang mengendalikan,” ujar Luhut.

Sejalan dengan investor yang tertarik dengan IKN, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengundang investor-investor asing untuk melakukan pembangunan bandara di IKN. Hal ini dapat meminimalkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bandara akan lebih konkret, jadi kita akan bundling 3 bandara menjadi suatu korporasi, yaitu bandara di Balikpapan punya AP I, bandara Samarinda punya Kemenhub dan satu lagi bandara internasional di IKN,” kata Menteri Perhubungan.

Pembangunan bandara memang membutuhkan biaya yang besar sehingga harus ditopang juga oleh kerjasama swasta. Budi menjelaskan sudah ada konfirmasi dari korporasi pengelola pembangunan bandara ke-3 untuk menunjang Ibukota baru tersebut. Titiknya kira-kira 15 km dari pusat kota dan sama-sama menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Perkiraannya akhir 2021 akan dimulai pembangunannya.