KPK Endus Keuntungan Tak Sah Tiga Biro Haji dalam Skandal Kuota Tambahan 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membedah aliran keuntungan yang dinikmati sejumlah biro perjalanan haji terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan tahun 2024.

Penyidik KPK menduga ada keuntungan tidak sah yang diraup pihak swasta akibat pembagian kuota yang menyalahi aturan.

​Kini, KPK pun memfokuskan penyidikan pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan. Alih-alih dialokasikan sesuai regulasi, yakni 92% untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus—kuota tersebut justru dibagi rata menjadi 50:50.

​”Penyidik meminta keterangan para saksi seputar pengisian kuota dan perolehan keuntungan yang diduga tidak sah dari kuota tambahan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (07/04/2026).

​Pada pemeriksaan yang berlangsung Senin (06/04/2026), KPK telah memanggil saksi dari tiga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yaitu ​PT Adzikra, ​PT Aero Globe Indonesia dan ​PT Afiz Nurul Qolbi.

​Meski demikian, dua biro lainnya yakni PT Gema Shafa Marwa dan PT Abdi Ummat Wisata mangkir dari panggilan penyidik. KPK memastikan akan melakukan penjadwalan ulang bagi saksi yang tidak hadir tersebut.

Diketahui, ​KPK telah melakukan pemeriksaan secara “maraton” terhadap sejumlah biro travel lainnya.

​”Penyidik pada minggu depan mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang di antaranya adalah para PIHK,” kata Budi sebelumnya.

​Untuk mempercepat proses penyidikan, kata dia, pemeriksaan tidak hanya berpusat di Jakarta. KPK akan turun ke lapangan dan menggunakan lokasi yang dekat dengan domisili para biro perjalanan tersebut agar penanganan kasus lebih efektif dan efisien.