Soal Ducati, KPK Ungkap Percakapan Eks Wamenaker IEG dengan IBM

Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini menjadi sorotan tajam setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan.

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah IEG diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam kasus ini, pria yang kerap disapa Noel itu menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wamenaker dengan cara permintaan barang maupun lewat “Off-the-Road” yang terselubung.

Immanuel menerima satu unit motor Ducati. Fakta ini terungkap dari percakapan mencurigakan antara IEG dan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, IEG membuka pembicaraan dengan pertanyaan, “Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM:’saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?” kata Ketua KPK Setyo mengungkap isi percakapan antara Immanuel dan Bobby, seperti yang ditulis, Senin (25/8/2025).

Tak lama setelah percakapan itu, IBM membelikan dan mengirimkan motor mewah tersebut ke rumah IEG. Transaksi ini diduga dilakukan secara off-the-road untuk menghilangkan jejak, sebuah taktik yang sering digunakan untuk menyembunyikan transaksi ilegal.

Tak hanya motor, IEG juga diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar dengan alasan untuk merenovasi rumah pribadinya di Cimanggis, Jawa Barat.

Permintaan fantastis ini muncul setelah IEG mengetahui adanya praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, KPK meragukan apakah renovasi tersebut benar-benar terjadi. “Akan tetapi, sepertinya rumahnya belum direnovasi,” ujar Setyo.

Kasus ini menjadi pukulan telak bagi IEG. Pada hari yang sama saat ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot jabatannya sebagai Wamenaker.

Saat ini, IEG bersama 10 tersangka lainnya, termasuk sejumlah pejabat di Kemenaker dan pihak swasta, telah ditahan di Rumah Tahanan KPK hingga 10 September 2025.

Pihak berwenang masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap ke mana sebenarnya aliran dana haram tersebut bermuara.