Chief Economist IEI Sunarsip Usulkan Pembangunan 2 Juta Rumah per Tahun untuk Tekan Backlog
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip
Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan satu juta rumah baru per tahun sejak tahun 2015. Realisasinya hingga 2022 mencapai rata-rata hampir satu juta. Pada 2015 realisasi pembangunan sebanyak 699.770 rumah. Pada 2016 sebanyak 805.169 rumah. Pada 2017 sebanyak 904.758. Pada 2018 sebanyak 1.132.621. Pada 2019 sebanyak 1.257.852. Pada 2020 sebanyak 965.217. Pada 2021 sebanyak 1.105.707. Pada 2022 sebanyak 1.117.491. Dengan demikian, rata-rata rumah yang dibangun selama 2015-2022 adalah sebanyak 998.573.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip mengatakan bahwa meskipun angka rata-ratanya hampir tercapai sesuai dengan target yang ada, namun ternyata angka backlog masih tinggi.
“Angka backlog-nya itu masih cukup tinggi 12,71 juta, jadi sebenarnya angka 1 juta itu ga cukup untuk mengatasi backlog,” kata Sunarsip dalam Webinar The Indonesia Economic Intelligence (IEI) pada Selasa (11/07/2023).
Menurutnya, jika ingin menghilangkan 12,71 juta backlog pada tahun 2045 maka per tahun harus dapat membangun 1,5 juta rumah. Sunarsip mengatakan agar tidak berlama-lama terperangkap dalam backlog maka target perumahan setiap tahunnya bisa 2 juta.
“Padahal kita ga mau lama-lama, jadi paling tidak nanti Presiden ke depan itu dia harus membuat target perumahan setiap tahunnnya itu 2 juta untuk bisa mengurangi backlog secepatnya, katakanlah sampai di tahun 2030, 2 juta itu paling tidak,” ucapnya.
Adapun dari jumlah angka backlog tersebut diperkirakan setiap tahun akan bertambah sekitar 700-800 ribu tambahan keluarga baru. Oleh karena itu, pembangunan perumahan itu harus kian digencarkan agar tak menambah angka backlog.
“Jadi kalau kita pengen mempercepat pengurangan backlog, maka tambahan perumahan baru itu harus setidaknya lebih dari dua kali lipatnya dari tambahan keluarga baru per tahunnya,” ungkapnya.
Sunarsip juga tak menampik bahwa angka 2 juta per tahun sangat tinggi sekali, sehingga harus ada semacam sinergi dan keterlibatan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, lembaga-lembaga pemerintah, industri perbankan, dan lembaga keuangan, pengembang, hingga masyarakat.
