Indef Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Ketegangan Geopolitik Khususnya soal Stabilitas Energi Nasional

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai risiko geopolitik, seperti ketegangan di Timur Tengah, dan konflik Rusia-Ukraina berdampak terhadap stabilitas energi nasional. Karena itu, dibutuhkan ketahanan energi untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov mengatakan, dinamika politik dan krisis energi global menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi. Kemudian, pemerintah juga harus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial dalam negeri.

Soal ini, kata Abra, pemerintah memasukkan ketahanan energi sebagai prioritas utama dan itu tercantum dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Lonjakan harga minyak mentah pada 2022 menjadi pengingat bahwa risiko geopolitik global memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas energi Indonesia,” kata Abra dalam keterangan resminya pada Jumat (6/12).

Persoalan ketegangan global, kata Abra, menyulut kenaikan harga minyak mentah hingga mencapai lebih dari US$ 100 per barel. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan memperkuat infrastruktur logistik energi.

Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, kata Abra, logistik energi di Indonesia menghadapi tantangan geografis yang tidak sederhana. Pengambil kebijakan pun perlu menyikapi luasnya wilayah perairan Indonesia karena industri pelayaran atau shipping energi memainkan peran vital dalam rantai pasok energi nasional.

Komoditas energi seperti minyak mentah, gas alam, batu bara, dan produksi energi lainnya, kata Abra, yang berasal dari daerah penghasil ke masyarakat masih bergantung pada industri transportasi laut tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) kedua tahun 2025-2045, untuk mencapai cita-cita Indonesia emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% per tahun.

Salah satu cara untuk mencapainya, kata Abra, dengan meningkatkan produktivitas ekonomi dan penguatan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan kebutuhan pasokan energi dalam negeri. Karena itu, peran strategis industri pelayaran menjadi penting dalam mendukung diversifikasi energi nasional, terutama dalam hal pendistribusian energi dari sumber-sumber yang berbeda.

“Misalnya, pengangkutan energi dari sumber-sumber lokal yang terdiversifikasi (gas alam, bioenergi, energi terbarukan) memungkinkan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber energi, yang penting untuk ketahanan energi dalam jangka panjang,” kata Abra.

Industri shipping, kata Abra, tidak hanya berperan sebagai penghubung utama, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas pasokan. Di tengah risiko yang ada saat ini, patut disyukuri karena PT PErtamina International Shipping (PIS) menjalankan perannya sebagai pihak yang menjaga kelancaran distribusi energi, dan mendukung ketahanan energi nasional.

Sebagai pemain utama rantai pasok energi nasional, kata Abra, PIS mendistribusikan lebih dari 160 miliar liter energi setiap tahun ke berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, PIS juga mengelola LPG Terminal Tanjung Sekong, yang menyuplai 40% kebutuhan LPG dalam negeri.

“Kehadiran PIS dalam ekosistem industri pelayaran nasional tentunya merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memiliki armada kapal pengangkut energi yang mumpuni serta infrastruktur maritim yang mendukung ketahanan energi nasional,” kata Abra.

Abra karena itu berharap PIS dapat lebih meningkatkan perannya dalam mendukung visi ketahanan energi Indonesia. Apalagi pemerintahan baru berkomitmen kuat dalam melanjutkan agenda pembangunan industri pelayaran dalam mendukung ketahanan energi.

“Kemampuan PIS dalam mengelola ekosistem rantai pasok energi nasional, kata Abra, diharapkan dapat menopang target pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pemerataan pembangunan melalui penyaluran energi di seluruh pelosok negeri sehingga visi Indonesia Maju 2045 bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tuturnya.