Menko Airlangga Ungkap Fondasi Ekonomi Indonesia dan Langkah-langkah Pemerintah ke Depan

Pemerintah menegaskan bahwa fondasi makroekonomi Indonesia tetap kokoh, dengan tingkat inflasi terkendali di angka 3,08%, cadangan devisa kuat sejumlah US$144,9 miliar, realisasi investasi menembus Rp498,8 triliun, PMI manufaktur kembali ekspansif di borderline 50,0, penyaluran kredit tumbuh positif di 11,51%, serta neraca perdagangan surplus 72 bulan berturut-turut.

“Seluruh indikator ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdiri di atas fondasi yang sehat, resilien, dan siap melanjutkan momentum pertumbuhan. Namun, kita tetap harus menggenjot sektor-sektor yang menghasilkan devisa, misalnya sektor pariwisata,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech pada acara yang bertema “Navigating the Era of Unprecendented Uncertainty”.

Pertumbuhan ekonomi juga tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa wilayah luar Jawa bahkan tumbuh di atas rata-rata nasional sebesar 5,61% (yoy), seperti Sulawesi (6,95%) dan Bali-Nusa Tenggara (7,93%). Secara garis besar, industri pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan di sebagian besar wilayah, menunjukkan proses transformasi ekonomi yang semakin merata di berbagai daerah.

“Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan di berbagai kawasan ini nilai ICOR-nya 3, jadi di bawah rata-rata ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang 6. Jadi, itu relatif cukup baik,” jelas Menko Airlangga.

Meskipun nilai Rupiah sempat tertekan hingga Rp18.171 per dollar Amerika Serikat (US$), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi ke level 5.594 pada Mei-Juni 2026, akibat tekanan kebutuhan dollar dan sentimen negatif global, Pemerintah bersama dengan otoritas terkait telah mengambil langkah cepat dan terukur yakni dengan menaikkan BI Rate ke 5,75%, melakukan intervensi pasar, serta memperkuat kredibilitas fiskal. Hal ini mendorong nilai Rupiah kini kembali menguat di kisaran Rp17.794 per US$ dan IHSG pulih ke 6.177. Sementara itu, dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan kemarin, Indonesia tetap berada pada kategori Emerging Market. Hal ini menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional dan aksesibilitas pasar Indonesia tetap kuat dan dipercaya investor global.

Pemerintah juga menghadirkan serangkaian insentif nyata bagi masyarakat dan dunia usaha melalui Paket Stimulus Semester II-2026. Mulai dari pilar pertama terkait insentif untuk konsumsi dan industri yang terdiri tarif PPh final royalti 1,5% bagi penulis nasional, diskon 30% tiket kereta api dan kapal Pelni, gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP, serta PPN DTP 100% tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk periode libur sekolah maupun Nataru, hingga Bea Masuk 0% atas impor LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat udara.

Pilar kedua berupa Program Magang Nasional Tahap II yang akan dibuka mulai Juli 2026 dengan anggaran Rp4,14 triliun untuk 150 ribu lulusan baru perguruan tinggi. Dan juga, mengadakan pelatihan vokasi bagi 220 ribu lulusan SMK, dan perlindungan 50 ribu pekerja terdampak PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Pilar ketiga berupa jaring pengaman sosial melalui bantuan beras 10 kg kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan, mulai Juli hingga Agustus 2026, senilai Rp17,54 triliun. Dilakukan juga stabilisasi harga kedelai di pengrajin tahu/tempe dengan subsidi selisih harga hingga Rp2.000/kg, untuk kuota 250 ribu ton, guna menjaga keterjangkauan pangan masyarakat.

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp315,18 triliun untuk 2026, dengan realisasi yang telah mencapai Rp140,09 triliun per Mei 2026. Porsi terbesar dialokasikan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain KUR, Kredit Program Perumahan juga menunjukkan laju penyerapan tertinggi yang mencapai 50,99%, dan terdapat pula Kredit Usaha Alsintan dan Kredit Industri Padat karya.

Indonesia juga terus memperkuat posisi di panggung global melalui serangkaian kerja sama strategis seperti IEU-CEPA, I-Canada CEPA, I-EAEU FTA, RCEP, hingga proses aksesi OECD dan CP-TPP yang secara keseluruhan akan membuka akses pasar mencakup lebih dari 70% perdagangan global, didukung komitmen dekarbonisasi dan inisiatif CEPA dengan Inggris. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di kancah ekonomi dunia.

Pemerintah Indonesia juga telah menyepakati komitmen kerja sama terkait semikonduktor dengan Amerika Serikat. Langkah strategis lain adalah kerja sama dengan ARM Inggris. Kolaborasi ini mencakup pengembangan desain cip, perencanaan manufaktur, hingga program pelatihan intensif bagi tenaga ahli lokal. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga 2030, atau setara dengan 600 ribu tenaga digital baru setiap tahunnya.