Pemerintah Pusat Dorong Pemda Manfaatkan Momentum Transisi Energi

Isu energy transition mechanism menjadi perhatian Indonesia dalam KTT G20 lalu. Energy transition mechanism menjadi mekanisme pergeseran penggunaan energi dari energi yang saat ini ada, fosil menjadi renewable energy atau energi hijau. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak pemerintah daerah untuk serius dalam menangani isu lingkungan hidup ini.

“Nanti Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan melakukan sosialisasi edukasi kepada seluruh daerah-daerah. Kami dari Kemenkeu akan mendukung BPDLH namun juga akan mendorong dan mendukung Bapak dan Ibu sekalian dari daerah-daerah, APBDnya perlu di-tagging pak, jadi tagging berapa porsi APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) untuk menangani masalah climate change,” kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan contoh apabila di pusat terdapat APBN sebesar Rp97 triliun dan dari Rp97 triliun tersebut sudah bisa di-tagging untuk apa saja. Hal serupa juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dana untuk climate change itu agar bisa di-tagging sebagai climate change yang dapat menurunkan CO2. Tagging tersebut bertujuan agar semakin terlihat transparan, konsisten, dan kredibel.

Sri Mulyani juga mengungkapkan terkait rencana perdagangan karbon yang nantinya bisa diperjualkan antar daerah maupun antar negara. Menurutnya, karbon yang diturunkan itu bisa diklaim kreditnya, atau disebut karbon price. “Makannya kita harus membuat pasar karbon di Indonesia, kalau kita bikin pasar karbon di Indonesia harganya harus sama dulu. Jangan ada di tempat lain 2 dolar, ada yang 4 dolar, dan kemudian rezim mengenai jual-beli karbon antar daerah, antar sektor dan yang paling pelik antar negara,” kata Menkeu RI.

Menkeu RI juga mengatakan  bahwa terkait perdagangan karbon ini harus dipersiapkan sehingga nanti bisa terdeteksi daerah yang sudah menurunkan karbon, atau masih menghasilkan karbon. Nanti juga ada perhitungannya bila diperdagangkan dalam negeri maupun luar negeri.

“Ini semuanya membutuhkan persiapan yang banyak BPDLH dan KLHK bersama Kementerian lain termasuk Kemenkeu akan terus berkoordnasi,” kata Sri Mulyani.