Pengamat: Program Kartu Prakerja Tidak Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Centre Of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan perusahaan pada saat ini karena Covid-19 lebih membutuhkan bantuan tunai ketimbang program pelatihan. Apalagi program bantuan tunai yang ada dinilai masih belum membantu masyarakat.

Direktur Penelitian Core Pieter Abdullah mengatakan, pemerintah kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan rasa empati dalam membuat keputusan program Kartu Prakerja. Karena itu, program ini memang tidak didesain sebagai instrumen bantuan sosial.

“Tapi, seandainya bantuan kepada pemerintah sudah begitu lancar dan dilaksanakan begitu cepat kepada semua yang membutuhkan tidak akan ada persoalan terkait Kartu Prakerja. Masalahnya, banyak sekali masyarakat kita yang membutuhkan bantuan dan belum menerima bantuan. Kartu Prakerja perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini,” kata Pieter saat telekonferensi, Rabu (29/4).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid berpendapat, peluncuran program Kartu Prakerja pada situasi saat ini tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini, terutama tenaga kerja yang telah terkena imbas dari pandemi Covid-19, yakni bantuan sosial.

Belum lagi pemilihan 8 platform digital mitra pelaksanaan Kartu Prakerja yang memicu polemik. Terlebih, kata Tauhid, pemilihannya banyak dikritik karena prosesnya tidak transparan dan kredibel.

Lalu, 8 platform digital itu juga diperbolehkan mengambil jasa atau komisi dari setiap pelatihan yang diberikan. Dengan demikian, kata Tauhid, wajar menjadi polemik lantaran masyarakat membutuhkan bantuan di tengah wabah corona, tetapi masih ada juga pihak yang mengambil keuntungan.

“Saya kira dengan situasi sekarang pemerintah harus transparan dan akuntabel terkait proses yang dilakukan, terbuka bagi siapapun apakah hal tersebut dilakukan atau tidak. Pemilihan platform kredibel atau tidak,” kata Tauhid.

Karena itu, Tauhid menyarankan agar program ini lebih baik ditunda saja atau dirombak kembali. “Kalau pun sulit mengalami penundaan, saya kira harus ada skenario bagimana memperbaiki ini, termasuk memperbaiki dengan alasan Covid-19 kita jangan sampai melanggar regulasi yang ada, termasuk pertanggungjawaban posisi keuangan,” kata Tauhid.

Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan Kartu Prakerja kepada 5,6 juta penerima manfaat yang berupa paket dana sebesar Rp 3,55 juta rupiah. Dana tersebut terdiri atas Rp 1 juta untuk pelatihan dan dana insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan dan sisanya komisi mengisi survei pasca-pelatihan.

Adapun 8 mitra program Kartu Prakerja tersebut yakni Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.