Lebih dari 41 Ribu Desa Sudah Punya BUMDes, Kementerian Desa Siap Fasilitasi Perusahaan untuk Program CSR

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus berupaya mengembangkan ekonomi desa dengan berbagai cara, seperti melalui revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kementerian Desa juga mengajak berbagai pihak termasuk perusahaan baik swasta maupun BUMN untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi desa.

Harlina Sulityorini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan dari 74.961 desa di Indonesia, per April 2021 lalu, terdata sudah teregistrasi secara online 41.847 BUMDes dan 313 BUMDes bersama. Artinya, lebih dari 41 ribu desa itu sudah memiliki kelembagaan ekonomi desanya.

Perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN dapat membantu mengembangkan BUMDes ini melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Harlina mengatakan memang sudah banyak perusahaan yang terlibat langsung dalam pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia di desa. Tetapi ia berharap lebih banyak lagi perusahaan yang terlibat agar masyarakat desa makin sejahtera.

“Seandainya bapak, ibu punya CSR atau PKBL atau mengajak kerja sama dengan teman-teman di desa, desa-desa insyaallah sudah siap. Karena dengan adanya UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020 dan dan PP 11 tahun 2021 terkait BUMDes, BUMDes ini sudah berbadan hukum, sehingga nanti kalau seandainya bapak dan ibu bekerja sama kita akan sangat gembira dan akan memfasilitasi bapak dan ibu untuk masuk ke desa,” ujar Harlina saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar & Awarding CSR Activity Awareness & Image yang digelar Iconomics, Rabu (5/5).

BUMDes-BUMDes yang sudah terbentuk, jelas Harlina, bergerak di berbagai bidang usaha seperti agrobisnis, air kemasan, madu, wisata, bank desa, bank sampah, BRILink, sembako, jamu, toserba, e-warung, dan sebaginya.

Diantara banyak perusahaan yang sudah mengembangkan ekonomi desa melalui CSR, Harlina mengatakan salah satu model yang bisa direplikasi di tempat lain adalah yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia. Perusahaan tambang nikel ini dalam mengimplementasikan CSR-nya, mengembangkan 10 kawasan perdesaan di kabupaten Luwu Timur. Di kabupaten Luwu Timur ini, Vale Indonesia difasilitasi oleh Kementerian Desa menyusun dari rancangan apa yang menjadi sumber daya yang ada di desa-desa tersebut kemudian bagaimana pemasarannya. Salah satu masalah yang dihadapi selama ini adalah terkait dengan pasar. Untuk itu, produk-produk yang dihasilkan dari desa binaan tersebut kemudian dipasarkan kepada karyawan PT Vale Indonesia. Pihak perusahaan memberikan voucer kepada karyawan untuk membeli produk-produk dari hasil CSR di desa-desa tersebut, seperti lada, snack dan beras. “Ini adalah salah satu yang ingin kami ajak bapak dan ibu untuk mengembangkan model-model CSR, PKBL seperti ini,” ujarnya.

Kementerian Desa juga melakukan kerja sama dengan PT Pupuk Kaltim untuk program agro solution holistic approach yang sudah dilakukan di empat lokasi. Perencanaan programnya mulai dari pendampingan onfarm hingga fasilitasi permodalan dan off-taker dilakukan bersama Kementerian Desa.