Menko Perekonomian Ungkap Langkah-langkah Pemerintah Jaga Stabilitas dan Kredibilitas Pasar Modal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Wisma Danantara
Pemerintah terus melakukan pematauan secara medalam, khususnya terkait koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca pengumuman kebijakan pembekuan rebalancing IHSG oleh MSCI Inc. pada 28 Januari 2026, yang diikuti dengan penyesuaian peringkat saham Indonesia oleh sejumlah lembaga keuangan global, diantaranya UBS dan Goldman Sachs.
Kondisi fundamental perekonomian nasional masih tetap baik dengan ditopang oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang solid, serta kinerja korporasi yang secara umum masih baik. Tekanan yang terjadi pada IHSG bersifat sementara dan tidak mencerminkan fundamental ekonomi maupun kualitas emiten secara keseluruhan.
“Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui serangkaian langkah strategis dan terukur,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Wisma Danantara pada Jumat (30/01/2026).
Pemerintah melakukan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal nasional, dengan target penyelesaian Peraturan Pemerintah pada Q1-2026. Transformasi tersebut akan mengubah struktur BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan terbatas, sehingga memperkuat independensi, profesionalisme, dan tata kelola bursa, sekaligus meminimalkan potensi benturan kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI juga memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi publik di pasar modal. Langkah tersebut ditempuh melalui rencana peningkatan batas minimum free float bagi emiten berkapitalisasi besar dari 7,5% menjadi 15% guna meningkatkan likuiditas dan kualitas pembentukan harga, serta merespons perhatian investor global terhadap aksesibilitas pasar Indonesia. Peningkatan batas free float tersebut akan diiringi penguatan transparansi, untuk memastikan tidak ada praktik perdagangan terkoordinasi yang memanipulasi harga yang mengganggu pembentukan harga wajar. Sebagai perbandingan, batas free float di sejumlah bursa utama dunia berada pada kisaran 10–25%, diantaranya Bursa Malaysia dan Hong Kong sebesar 25%, Bursa Jepang 25%, Thailand 15%, Singapura 10%, Filipina 10%, dan London Stock Exchange 10%.
Pemerintah juga mendorong penguatan basis investor domestik melalui peningkatan batas investasi saham oleh dana pensiun dan perusahaan asuransi dari 10% menjadi 20% pada saham-saham yang likuid dan berkualitas tinggi, termasuk yang tergabung dalam indeks LQ45. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperdalam pasar keuangan nasional, tetapi juga meningkatkan imbal hasil bagi peserta dana pensiun dan pemegang polis, sejalan dengan praktik yang berlaku di negara-negara OEC yang memberikan fleksibilitas lebih besar untuk investasi pada blue-chip stocks yang likuid dan berkualitas tinggi.
“Pemerintah menghimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan melihat kondisi ini sebagai momentum penyesuaian menuju pasar yang lebih sehat,” ungkap Menko Airlangga.
Pengumuman berbagai lembaga tersebut juga menjadi momentum bagi para emiten dan perusahaan anggota bursa untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat kualitas komunikasi dengan investor. Transparansi dan keterbukaan di level korporat mejadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Untuk itu, seluruh emiten diharapkan untuk dapat proaktif dalam menyampaikan informasi material, memperbaiki investor relations, dan memastikan disclosure yang akurat dan tepat waktu.
MSCI memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026 untuk perbaikan transparansi dan likuiditas pasar, Pemerintah memandang situasi ini sebagai katalis percepatan reformasi struktural yang telah menjadi agenda jangka panjang. Dalam empat bulan ke depan, Indonesia akan menunjukkan transformasi struktural yang diperlukan. Langkah-langkah yang diambil tidak hanya memenuhi standar MSCI, tetapi juga untuk membangun pasar modal Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih kompetitif di panggung global.
