Anggota Komisi VII Usul Bentuk Satgas BBM Bersubsidi, Ini Kata Menteri ESDM
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin/Iconomics
Iconomics - Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Usulan itu muncul lantaran penegakan hukum dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dinilai perlu menjadi perhatian.
“Karena itu saya kira, kalau dimungkinkan kita bentuk Satgas pengawasan untuk distribusi BBM ini, tentu pemerintah yang bisa menyampaikan bagaimana mekanismenya,” kata Mukhtarudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/8).
Mukhtarudin mengatakan, Presiden Joko Widodo juga perlu mempercepat revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk memperbaiki jalur distribusi BBM bersubsidi. Dengan adanya revisi tersebut, maka pembatasan BBM bersubsidi bisa dilakukan secara tegas.
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya sedang menguji coba secara masif dengan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencari skema yang pas terkait subsidi BBM. Soalnya, merujuk kepada tingkat inflasi saat ini yang mencapai 4,94%, kontribusi dari energi mencapai 1,6%.
“Karena sektor transportasi yang pergerakannya cukup sangat pesat. Untuk itu memang program-program pembatasan mulai dari peraturan. Mana-mana yang dialokasikan itu sedang kita matangkan,” ujar Arifin.
Kementerian ESDM, kata Arifin, mendukung penuh upaya pemerintah menerapkan program subsidi tepat sasaran. Itu sebabnya, Kementerian ESDM mulai memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengetahui masyarakat yang benar-benar memang berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Karena dengan data ini, untuk tepat sasaran bisa dilaksanakan, dan kemudian bantuan-bantuan langsung ini bisa dialokasikan lebih tepat lagi. Ini tahapan-tahapan yang memang selalu masuk dalam kajian-kajian kita,” kata Arifin.
Masih kata Arifin, Kementerian ESDM saat ini sedang mengkaji bersama kementerian terkait membahas persoalan kenaikan BBM bersubsidi. Terkait berapa harga BBM yang dinaikkan, pemerintah disebut sedang menghitungnya.
“Ada kisaran sekian, dampaknya apa terhadap inflasi, ini tentu saja membutuhkan koordinasi dengan kementerian lain yang terkait,” kata Arifin.
[…] perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk memperbaiki jalur distribusi BBM bersubsidi. Amandemen ini memungkinkan penegakan pembatasan bahan bakar tambahan yang lebih […]