Harga Migor Masih Mahal, Kemenperin Diminta Buka Produsen yang Tak Patuhi Aturan

Iconomics - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) diminta membuka nama produsen yang tidak memenuhi target produksi minyak goreng dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri. Soalnya, meski pasokan bahan baku sudah melimpah, tapi produksi minyak goreng masih sedikit.

Karena itu, kata anggota Komisi VII DPR Mulyanto, harga minyak goreng curah di pasaran masih di atas harga yang ditentukan oleh pemerintah melalui harga eceran tertinggi (HET). Dan diperkirakan permasalahan minyak goreng ini tidak hanya di tingkat distributor, tapi yang utama justru di tingkat produsen.

“Laporan Kemenperin terakhir, menunjukkan bahwa jumlah produksi minyak goreng masih jauh di bawah angka kebutuhan harian yang 8 ribu ton per hari,” kata Mulyanto dalam keterangan resmiya, Senin (9/5).

Menurut Mulyanto, produsen minyak goreng yang tidak berkomitmen memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka pemerintah perlu memberi sanksi tegas. Negara tidak boleh dipermainkan oleh segelintir pengusaha “nakal” dan mengorbankan pengusaha yang patuh.

“Karena masyarakat pun dapat memberi sanksi sosial kepada produsen mbalelo tersebut dengan tidak membeli produk mereka lainnya,” ujar Mulyanto.

Mulyanto juga menyinggung kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya itu tidak efektif dalam mengatasi masalah ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Soalnya, masih ada produsen minyak goreng yang belum berkomitmen mematuhi kebijakan yang dibuat pemerintah, yang berdampak dalam penerapan kebijakan tersebut.

Bahkan, kata Mulyanto, pihaknya menduga masih ada produsen yang tidak mengolah bahan baku minyak goreng, sehingga membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan efektif. “Jangan sampai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya yang merupakan kebijakan sapu jagad, menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap penerimaan devisa negara, termasuk kepada petani sawit rakyat, ini berlarut-larut,” katanya.