Menko Airlangga dan Bayang-Bayang Kasus CPO, Saatnya Prabowo Bersih-Bersih Kabinet

Gonjang ganjing reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto bukan sekadar isu politik rutin. Ini adalah momentum koreksi. Apalagi jika menyangkut nama besar yang selama ini justru menjadi beban elektabilitas pemerintahan, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bagi Indonesian Audit Watch (IAW), tidak ada yang salah dari wacana reshuffle. Tapi akan menjadi kesalahan besar bila reshuffle hanya mengocok nama tanpa menyentuh substansi moral dan integritas pejabat.

Nama Airlangga bukan sekadar Menko. Ia adalah simbol dari kasus yang menyeret banyak pihak dalam dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang merugikan negara. Ia telah diperiksa Kejaksaan Agung selama 12 jam pada 24 Juli 2023.

Dan publik masih ingat, 2 bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo, surat perintah penyidikan terhadap Airlangga sempat beredar, meski dibantah Kejaksaan Agung. Fakta bahwa nama ini terus dikaitkan kasus korupsi CPO menunjukkan keraguan publik belum sirna.

“Presiden Prabowo harus gunakan hak prerogatifnya. Jangan biarkan kabinet diisi orang-orang yang menyimpan persoalan hukum dan etika,” tegas Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri IAW ketika dihubungi, Jumat (23/5).

“Prabowo harus menempatkan orang-orang bersih, transparan, dan punya integritas hukum bila ingin program-program prioritasnya dijalankan tanpa beban.”

Wacana penggeseran Airlangga menjadi Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) juga tidak boleh jadi jalan pintas menyelamatkan wajah. Jabatan diplomatik strategis tidak seharusnya jadi tempat ‘buangan halus’ bagi pejabat yang sedang disorot hukum.

Evaluasi Menyeluruh
Indonesian Audit Watch memandang bahwa reshuffle kali ini harus dimaknai sebagai evaluasi menyeluruh terhadap akuntabilitas para menteri, bukan sekadar transaksi kekuasaan.

“Kalau reshuffle hanya memindahkan masalah ke tempat lain, kita tidak sedang memperbaiki negara, kita sedang mewariskan problem sistemik,” tandas Iskandar.

Sebelumnya muncul wacana perombakan kabinet yang salah satunya menyasar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Posisinya akan digeser menjadi Duta Besar Indonesia untuk AS yang kosong sejak ditinggal Rosan Roeslani pada 2023.

Wartawan di Istana Kepresidenan mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Airlangga. Mendengar hal itu, Airlangga hanya tersenyum dan mengaku tidak paham.