Kasus Kemenaker: KPK Dalami Keterlibatan Petinggi Lainnya di Kemenaker

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah KPK mendalami peran petinggi di Kemenaker yang diduga mengganti IBM, salah satu tersangka, karena dianggap tidak loyal.

IBM yang menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker dicopot dari jabatannya pada tahun 2025.

Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu alasan utama pencopotan tersebut adalah karena “IBM dianggap kurang loyal” kepada para atasannya. Fakta ini sedang didalami oleh KPK.

Pencopotan IBM kemudian digantikan oleh SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja di Direktorat Bina K3 Kemenaker. Ironisnya, SB juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

IBM menjadi tersangka dengan aliran dana terbanyak, mencapai Rp69 miliar dalam kurun waktu 2019–2024.

Kini, KPK fokus mengurai jaringan dan peran para petinggi yang diduga berada di balik pemerasan tersebut, termasuk motif “ketidakloyalitasan” yang menyebabkan digesernya salah satu tersangka utama.

Skandal Korupsi di Kemenaker dan Jejak Aliran Dana

KPK tengah mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pusaran kasus ini, nama IEG menjadi sorotan utama.

IEG yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima aliran dana senilai lebih dari Rp3 miliar.

Penyelidikan KPK mengungkapkan uang tersebut diduga mengalir dari tersangka lain, IBM, yang kala itu menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker.

Namun, KPK mencium adanya aliran dana lain yang masih belum terlacak. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan, “Apakah ada uang yang lain? Ini yang sedang kami dalami,” katanya kepada wartawan, Selasa (26/08/2025).

KPK fokus mendalami peran IBM dan juga SB, yang kemudian menggantikan posisi IBM sebagai Koordinator. SB juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK terus melacak seluruh pihak yang terlibat.

Modus Operandi dan Perkembangan Kasus

Penyelidikan KPK berfokus pada dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum di internal Kemnaker terkait penerbitan sertifikat K3. KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu IBM dan SB, yang secara bergantian menjabat sebagai koordinator dalam proses tersebut.

Asep mengungkapkan bahwa KPK mencurigai adanya pergantian “pemain” dalam praktik ini. Pergantian koordinator dari IBM ke SB pada tahun 2024 atau awal 2025 menjadi salah satu indikasi kuat bahwa praktik pemerasan ini adalah modus yang berkelanjutan dan terstruktur.

Temuan ini menguatkan dugaan bahwa korupsi semacam ini bukan sekadar tindakan individual, melainkan bagian dari sistem yang telah lama berjalan.

Mengapa Penyelidikan Mundur ke Tahun Sebelum 2019?

Keputusan KPK untuk menelusuri dugaan ini hingga sebelum tahun 2019 didasarkan pada temuan adanya kejanggalan data sejak tahun tersebut.

Penyelidikan ke masa lalu ini dapat mengungkap siapa saja yang terlibat selain IBM dan SB. Ada kemungkinan pelaku lain yang mendahului mereka dan turut serta dalam praktik korupsi ini.

Dengan menelusuri data dan transaksi dari tahun-tahun sebelumnya, KPK dapat mengidentifikasi pola-pola pemerasan, besaran uang yang diminta, dan pihak-pihak yang terlibat—baik pemberi maupun penerima suap.

Penyelidikan yang komprehensif ini mengirimkan pesan tegas bahwa praktik korupsi, meskipun sudah lama terjadi, tidak akan luput dari pengawasan dan penindakan. Ini juga menunjukkan komitmen KPK untuk membersihkan instansi publik secara menyeluruh.

Demi membongkar tuntas praktik korupsi yang terorganisir, penyelidikan ini berpotensi mengungkap lebih banyak tersangka, baik dari kalangan internal Kemnaker maupun pihak swasta yang terlibat dalam pengurusan sertifikat K3.