Kementerian PUPR Hadapi Kendala Teknis di 2022, Begini Saran dari Komisi V DPR

Komisi V DPR meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis yang dihadapi pada program tahun anggaran 2022.

Dengan demikian, kata Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw, kejadian serupa tidak terulang kembali pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran yang akan datang.

“Komisi V DPR meminta Ditjen SDA dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR,” kata Roberth di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Roberth mengatakan, pihaknya juga meminta Ditjen SDA dan Ditjen Perumahan PUPR untuk menambah alokasi program padat karya, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan pada infrastruktur sumber daya air, dan mensinkronisasi, serta validasi data terkait kriteria kemiskinan ekstrem.

Kemudian, kata Roberth, Komisi V mengapresiasi evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen SDA dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR dalam APBN 2022 yang terdiri atas realisasi keuangan Ditjen Sumber Daya Air sebesar 93,81%, dan realisasi fisik 97,39%. Lalu, pada Ditjen Perumahan realisasi keuangan sebesar 97,71%, dan realisasi fisik 96,48%.

“Komisi V memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam tahun anggaran 2022,” ujar Roberth.

Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, kemajuan pelaksanaan anggaran tahun 2022 terhitung per 24 Januari 2023, yakni untuk progres fisik yang dicapai sebesar 97,39%, progres keuangan 93,81% atau Rp 46,02 triliun. Dari total tersebut terdapat pagu tidak terserap sebesar Rp 3,3 triliun.

Anggaran yang tidak terserap, kata Jarot, berupa sisa pekerjaan kontraktual dengan nilai kurang lebih Rp 546,9 miliar, yang berupa sisa tender. Kemudian, sisa dana surat berharga syariah negara (SBSN) yang belum bisa dimanfaatkan.

“Yang paling banyak adalah sisa loan sebesar Rp 1,4 triliun, terdiri dari sisa pekerjaan kontraktual, loan belum efektif, termasuk rupiah pendamping sebesar Rp 290 miliar,” ujar Jarot.

Sedangkan, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, progres pelaksanaan anggaran tahun 2022 per 20 Januari 2023, untuk realisasi keuangan sebesar Rp 7,7 triliun atau 97,71% dari pagu anggaran. Pencapaian itu, disebutkan lebih baik dari pada progres pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 81%.

Sedangkan untuk realisasi fisik, kata Iwan, progres yang telah dicapai sebesar 96,48%, atau lebih rendah dibanding realisasi fisik Kementerian PUPR. Rendahnya realisasi fisik yang terjadi disebabkan 2 hal yakni adanya pencairan uang muka di akhir tahun untuk beberapa paket kegiatan yang nilainya cukup signifikan, dan pemberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2022.

“Kemudian kami laporkan pula, bahwa anggaran tidak terserap sebesar Rp 183 miliar, ini terdiri dari sisa kontraktual Rp 118 miliar, sisa belanja pegawai Rp 40 miliar, sisa kegiatan PHLN Rp 14 miliar, dan kegiatan yang tidak terlaksana lainnya Rp 11 miliar,” tutur Iwan.