Komisi IV Minta Kementan Lakukan Beberapa Hal, Ini Daftarnya
Wakil Ketua Komisi IV DPR G. Budisatrio Djiwandono/Tribunnews
Iconomics - Komisi IV DPR mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia. Apalagi Bulog dinilai memiliki jaringan distribusi hingga tingkat kabupaten.
Di samping itu, kata Wakil Ketua Komisi IV G. Budisatrio Djiwandono, Kementan juga perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian. Misalnya, data produksi, luas lahan, dan kawasan pengembangan produksi pertanian per provinsi.
“Diperbaharui secara berkala serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/4).
Menurut Budi, pihaknya menilai Kementan perlu mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Soalnya, sebagian tidak diperlukan lagi rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebuna dalam hal peremajaan kelapa sawit rakyat dalam pola kemitraan.
“Jadi dikembalikan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019. Komisi IV memberikan rentang waktu 2 bulan agar Kementan mengambil tindakan terhadap arahan itu,” ujar Budi.
Soal itu, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono mengatakan, pihaknya akan menjalankan seluruh rekomendasi dan arahan yang diberikan anggota dan pimpinan Komisi IV DPR. “Kami mohon maaf atas beberapa hal yang tidak berkenan, kami segera perbaiki ke depannya. Terima kasih,” kata Kasdi.
