Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 Akan Fokus pada 3 Masalah Ini, Apa Saja?
Panitia khusus (Pansus) hak angket pengawasan haji akan fokus terhadap 3 masalah penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pertama, penambahan kuota haji plus yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
“Terdapat 3 masalah utama yang menjadi concern sejumlah fraksi di parlemen dan anggota lintas komisi yang terlibat pengawasan pelaksanaan haji,” kata Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).
Masalah kedua, kata Wisnu, terkait transportasi, pemondokan dan penerbangan. Dengan kata lain yang menjadi perhatian pansus itu adalah layanan yang diberikan pemerintah terhadap jemaah haji dari Tanah Air hingga Tanah Suci Mekkah.
Masalah ketiga, lanjut Wisnu, kelalaian pemerintah dalam menanggulangi membludaknya jemaah yang tidak menggunakan visa resmi haji pada musim ibadah haji tahun ini. “Jadi, hal itu menimbulkan banyak masalah, baik dari sisi perlindungan hukum maupun kualitas layanan bagi jemaah haji resmi,” kata Wisnu.
Atas masalah-masalah tersebut, kata Wisnu, pansus angket haji akan segera melaksanakan rapat pada bulan ini. “Info dari sekretariat pansus, rapat dengan agenda pertama pemilihan dan penetapan pimpinan panitia angket haji pada Juli (2024). Tanggal pastinya belum muncul,” ujar Wisnu.
Untuk diketahui, Rlrapat paripurna DPR pada 9 Juli 2024 menyetujui pembentukan pansus angket pengawasan ibadah haji 2024. Pansus angket pengawasan ibadah haji 2024 ini diisi 30 orang anggota DPR.
Adapun komposisi pansus ini terdiri atas 7 anggota dari PDI Perjuangan, 4 anggota dari Golkar dan 4 dari Gerindra. Kemudian, 3 anggota dari PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS, 2 anggota dari PAN, dan 1 anggota dari PPP.
Sementara, dari Fraksi PDI Perjuangam ada nama Arteria Dahlan, My Esti Wijayanti, hingga Diah Pitaloka. Lalu dari Golkar ada nama Ace Hasan Syadzily dan Nusron Wahid dan PPP diwakilkan Achmad Baidowi.
