Qodari Pimpin Bakom, Fokus Perkuat Orkestrasi Komunikasi Pemerintah

Muhammad Qodari resmi dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia. Dalam pernyataan perdananya, Qodari menegaskan prioritas utama lembaganya adalah mengoptimalkan komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga (K/L), agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan secara utuh dan konsisten kepada masyarakat.

Menurut Qodari, fungsi komunikasi tidak berdiri sendiri dalam satu institusi, melainkan melekat di seluruh K/L. Karena itu, pendekatan yang akan didorong adalah penguatan koordinasi dan integrasi pesan di tingkat pemerintah pusat.

“Komunikasi itu ada di semua kementerian/lembaga. Ke depan, ini yang akan kita optimalkan bersama,” ujarnya usai pelantikan di Istana Negara.

Ia menilai, kebutuhan akan komunikasi publik yang efektif semakin krusial seiring besarnya skala program pemerintahan Prabowo Subianto. Berbagai kebijakan strategis dinilai memerlukan penjelasan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi program, tetapi juga latar belakang dan tujuan kebijakan.

Dalam konteks tersebut, komunikasi publik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama untuk memastikan pemahaman yang utuh terhadap arah pembangunan nasional yang merujuk pada amanat Pembukaan UUD 1945.

Qodari juga mengakui bahwa peran barunya membawa tanggung jawab yang semakin besar. Penunjukan ini menjadi pelantikan ketiganya dalam pemerintahan saat ini, yang menurutnya menuntut tingkat akuntabilitas dan kinerja yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak dapat dicapai secara sektoral. Diperlukan sinergi lintas K/L, serta kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan, khususnya media massa.

Dengan latar belakang panjang di bidang komunikasi publik, Qodari menilai kedekatannya dengan insan pers menjadi modal penting untuk membangun pola komunikasi yang lebih efektif dan kredibel.

Ke depan, Bakom diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kanal informasi, tetapi juga sebagai pengarah narasi kebijakan, tapi memastikan setiap program strategis pemerintah dipahami publik secara jernih, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.