Sorotan DPR: Bandara Tanpa Pengawasan Negara di IMIP Morowali Ancam Kedaulatan

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas keberadaan bandara yang diduga beroperasi tanpa pengawasan dan perangkat negara di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.

​Soleh menilai situasi ini sebagai kelalaian serius yang mengancam kedaulatan negara. Ia menyebut adanya laporan bahwa tidak satu pun aparat pemerintah yang dapat masuk dan melakukan pengawasan di area bandara tersebut.

​”Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegas politikus PKB ini dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

​Ancaman Keamanan Nasional

​Menurut Soleh, pengoperasian bandara tanpa pengawasan negara tidak hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional.

Ancaman ini termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, dan aktivitas ilegal lainnya yang luput dari pantauan.

​Soleh meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan, untuk segera mengambil langkah hukum dan tindakan tegas.

​Komisi I DPR sendiri berencana meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait dan mempertimbangkan kunjungan kerja ke Morowali untuk memverifikasi situasi di lapangan.

​”Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tutupnya.

​Respons Menteri Pertahanan

​Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi isu ini dan menyebutnya sebagai anomali.

​”Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara… ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

​Ia menyatakan pihaknya akan segera mengevaluasi masalah tersebut guna mengatasi potensi kerawanan kedaulatan ekonomi yang ditimbulkan.