Tak Mau Disebut Oposisi, PDI Perjuangan Tak Masuk Kabinet Tapi Dukung Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar kabinet Merah Putih meski mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintahan Prabowo ke depan.
Menurut Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, Presiden Prabowo selaku kepala negara membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan.
“Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan program pemerintahan yang dijalankan,” kata Andreas kepada wartawan di Jakarta, Selasa (05/08/2025).
Seperti yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa PDIP adalah partai penyeimbang terhadap pemerintahan. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki hak prerogatif terkait bergabung atau tidaknya suatu partai terhadap kabinet pemerintahan.
Dia mengatakan bahwa posisi PDIP ini tentu merupakan representasi dari publik karena pasti tidak semua publik juga menghendaki atau mempunyai pandangan yang selalu sama dengan pemerintahan.
“Saya kira ini penting sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa secara ya lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat.
Walaupun tidak berada di dalam Kabinet Merah Putih, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tidak akan menjadi oposisi.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” kata Megawati terkait sikap PDIP berdasarkan hasil Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali.
Meski mendukung Prabowo, lanjut Megawati, PDIP akan tetap bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Dia mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
“PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat,” katanya.
Adapun Megawati telah dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030. Selain pengukuhan, kongres itu pun dengan agenda rapat komisi-komisi untuk merumuskan arah kebijakan partai.
