CBA Nilai Erick Thohir Gagal Kelola PMN Bikin Hutama Karya Punya Bunga Utang Rp 3,38 T
Menteri BUMN, Erick Thohir
Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengkritik kinerja Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengelolaan dana penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (HK). Soalnya prioritas PMN itu diabaikan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 yang mengatur prioritas alokasi PMN.
Untuk HK, misalnya, kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman, tidak mendapatkan dukungan alokasi PMN yang memadai sehingga harus menanggung beban bunga pinjaman setidaknya Rp 3,38 triliun. Dan, kewajiban ini seharusnya bukan menjadi beban HK.
“Kekurangan dukungan PMN yang cukup secara langsung meningkatkan beban keuangan perusahaan, terutama HK. Beban bunga pinjaman mencapai angka mengejutkan Rp 2,86 Triliun, yang merupakan akibat langsung dari penugasan yang tidak didukung dengan alokasi PMN yang layak,” kata Jajang dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (18/9).
Di samping itu, kata Jajang, pihaknya pun menyoroti proyek ambisius Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) senilai Rp 578,78 triliun yang menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakan ekonominya. Terlepas dari banyaknya ruas jalan yang dianggap tidak layak secara finansial, pemerintah terus mendukungnya dengan anggaran besar.
“Menteri BUMN harus melakukan kajian mendalam tentang dampak ekonomi dan keuangan yang terkait dengan proyek semacam ini,” ujar Jajang lagi.
Selanjutnya, kata Jajang, persentase PMN yang tidak sesuai dengan rencana pada 2017 dan 2018 menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah untuk mendukung program penugasan jangka panjang. Dampaknya, BUMN yang harus mencari pendanaan tambahan dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, mengorbankan kesehatan finansial perusahaan.
Karena itu, kata Jajang, PT HK harus mengambil pinjaman investasi senilai Rp 43,35 triliun dengan tingkat bunga yang membebani. Akumulasi beban bunga yang mencapai Rp 10,95 triliun seharusnya bisa dihindari jika dukungan PMN diberikan tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai.
“Inkonsistensi dalam pencairan PMN, menggambarkan adanya permasalahan internal dalam manajemen pendanaan proyek penugasan. Menteri BUMN harus serius kelola BUMN, dan memastikan bahwa PMN dialokasikan dengan benar dan sesuai rencana,” kata Jajang.
Itu sebabnya, kata Jajang, pihaknya kecewa terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang justru lebih sibuk berkampanye di media sosial hingga mengabaikan BUMN. Bahkan sibuk kampanye di mesin ATM bank perusahaan milik negara tanpa peduli dan malu.
“Dengan demikian, BUMN harus menanggung beban bunga pinjaman yang seharusnya dapat dihindari jika dukungan PMN diberikan dengan efisien dan sesuai rencana,” katanya.
