Erick Thohir: Kami Petakan BUMN untuk Bentuk 14 Kluster

Kementerian BUMN sedang memetakan perusahaan milik negara untuk dikelompokkan dalam bentuk kluster. Dari 27 kluster saat ini, Kementerian akan memotongnya menjadi 14 kluster yang disesuaikan berdasarkan unsur rantai pasok dan rantai bisnis tiap-tiap perusahaan.

“Ini dalam proses. Jadi nanti masing-masing wakil menteri akan pegang 7-8 kluster, kita cut hampir 50%,” kata Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat (3/4).

Erick menuturkan, konsep klusterisasi BUMN ini tidak berhubungan dengan konsep subholding yang sedang digodok Kementerian BUMN. Justru Kementerian akan membentuk lebih banyak subholding ketimbang sistem kluster ini.

Seperti diketahui, subholding merupakan bentuk konsolidasi perusahaan-perusahaan BUMN secara holding berdasarkan sektor bisnis BUMN. Semisal, pembentukan holding Asuransi BUMN yang beranggota 6 perusahaan asuransi milik negara. Induknya ditunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Pemetaan subholding ini menggantikan rencana pembentukan konsep superholding yang telah direncanakan pada masa Menteri BUMN Rini Soemarno. Sedangkan klusterisasi merupakan pengelompokan BUMN dalam bentuk portofolio perusahaan yang akan dikelola dan dipantau Kementerian BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan fokus terhadap pengelolaan seluruh perusahaan BUMN.

“Ini yang saya bicarakan di kementerian, akan lebih efisien, lebih terfokus, dan kita sudah terbantu oleh ketiga deputi: keuangan, hukum, dan SDM,” kata Erick.

Erick mengatakan, pemetaan kluster BUMN ini telah melalui kajian dengan membandingkannya di beberapa negara yang punya perusahaan serupa. Norwegia, misalnya, memiliki 279 perusahaan milik negara, termasuk anak dan cucu usahanya. Namun, secara kluster, Norwegia hanya memiliki 5 kluster yang melingkupi 279 perusahaan tersebut.

Erick menambahkan, Kementerian BUMN saat ini pun sudah diperkuat kapasitasnya untuk menilai dan memetakan tiap-tiap BUMN berdasarkan unsur rantai pasok dan rantai bisnisnya. Untuk kali pertama, kata Erick, Kementerian BUMN sekarang sudah mampu memetakan besaran dari total utang suatu BUMN ketimbang cash flow perusahaan tersebut.

“Tapi itu (besaran total utang BUMN) tidak bisa saya sampaikan karena kita harus sampaikan terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan sebagai pemilik. Ini pertama kali sepanjang kementerian (BUMN) berdiri, kita sudah memiliki cash flow di deputi keuangan, sudah memiliki nilai utangnya,” kata Erick.

Dengan data tersebut, Erick berharap tiap-tiap perusahaan bisa menjalankan evaluasi terkait aspek dari proses bisnisnya untuk melakukan efisiensi. Sebab dalam kondisi seperti sekarang ketahanan cash flow perusahaan menjadi sangat penting untuk diprioritaskan.

“Karena penting sekali saat ini ketahanan daripada cash flow masing-masing perusahaan menjadi raja. Ini kenapa penting harus efisien. Jangan hanya bicara besarnya tapi tidak sehat,” kata Erick.