Hutama Karya Ajukan PMN Rp 1 T dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2024
Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)/Dok. Hutama Karya
PT Hutama Karya (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) dari cadangan pembiayaan investasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 1 triliun. Rencananya anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada ruas Jalan Tol Palembang-Betung.
Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan, urgensi penggunaan PMN dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembaruan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). “Melanjutkan pengusahaan ruas jalan Tol Palembang-Betung. Meningkatkan konektivitas backbone Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Jambi,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Dari sisi manfaat, kata Budi, PMN digunakan untuk meningkatkan konektivitas jalan di Pulau Sumatera, sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi. Tidak hanya itu, PMN yang diberikan juga bisa meningkatkan potensi penerimaan fiskal dari terbangunnya JTTS.
“Mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor JTTS,” kata Budi.
Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 100 Tahun 2014 juncto Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024, kata Budi, pelaksanaan pembangunan JTTS sepanjang 2.854 kilometer terbagi dalam 4 tahap pembangunan. Untuk tahap I, terdapat 9 ruas yang telah beroperasi penuh dan sisanya akan selesai pada akhir tahun 2024.
Kemudian, lanjut Budi, untuk tahap II yang merupakan backbone penghubung Palembang-Pekanbaru, dan tahap III merupakan ruas backbone berkelanjutan yang akan menghubungkan Pekanbaru hingga Aceh. “Penyerapan PMN PT Hutama Karya (Persero) sebesar 69,5% dari total PMN Rp 131,1 triliun yang telah diterima dari tahun 2015 hingga 2024 (per Mei 2024) Jalan Tol Trans Sumatera telah beroperasi 800 kilometer,” ujar Budi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan PMN Rp 6,1 triliun ke Komisi XI DPR. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 4 BUMN dan Badan Bank Tanah. Adapun 4 perusahaan pelat merah tersebut meliputi PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api, PT Hutama Karya, dan PT Pelni. Usulan PMN tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Senin (1/7) kemarin.
Secara rinci Sri Mulyani menjelaskan, untuk PT KAI pemerintah mengajukan PMN sebesar Rp 2 triliun, Industri Kereta Api Rp 965 miliar, Hutama Karya Rp 1 triliun, Pelni Rp 500 miliar, dan Badan Bank Tanah Rp 1 triliun.
