KAI Ajukan PMN Rp 1,8 T untuk 2025, Akan Digunakan Pengadaan Sarana KRL Jabodetabek

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk atau KAI mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,8 triliun pada anggaran tahun 2025. PMN tersebut rencananya akan digunakan untuk pengadaan sarana kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengatakan, pengajuan PMN diperlukan agar PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dapat menjalankan penugasan pelayanan publik angkutan orang sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Karena itu, KAI perlu memastikan unit kereta miliknya layak digunakan, dan mampu menjamin keselamatan penumpang yang menggunakan KRL.

“Karena kereta ini relatif sudah tua, usianya di atas 30 tahun, sehingga kita perlu replacement, perlu kita rawat dan cadangkan. Sekarang yang terjadi cadangan juga sudah habis terpakai karena beberapa kereta sudah tidak bisa difungsikan,” kata Salusra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Sementara itu, Direktur Utama KCI Asdo Artrivianto menambahkan, secara keseluruhan pengadaan KRL Jabodetabek hingga 2027 membutuhkan total investasi sebesar Rp 9,2 triliun. Dari angka tersebut, PMN membiayai sebesar Rp 5,3 triliun, sedangkan sisanya Rp 3,7 triliun akan menggunakan dana pinjaman.

Di samping itu, kata Asdo, terdapat perubahan skema pengadaan KRL yang sebelumnya dilakukan melalui impor bukan baru. Berdasarkan peraturan terbaru KAI/KCI tidak dapat melakukan impor bukan baru.

“Tapi harus impor baru atau memesan di Inka dengan kondisi baru. Yang nilainya kurang lebih 10 kali lebih mahal dibanding kereta bukan baru,” ujar Asdo.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Asdo, pihaknya membutuhkan dukungan pendanaan untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI, dalam menjalankan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui public service obligation (PSO). “Kemudian sehubungan hal tersebut KCI membutuhkan adanya dukungan pendanaan PMN tahun 2025 Rp 1,8 triliun,” kata Asdo.