Pemerintah Diingatkan Berhati-Hati Terapkan PPN 12% untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat

0
43
Reporter: Rommy Yudhistira

Platform diskusi literasi keuangan dan pasar modal Tumbuh Makna (TMB) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menjaga pertumbuhan ekonomi ketika tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik jadi 12%. Sebab, pemerintah perlu memperhatikan tingkat daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang dinilai menjadi penentu pertumbuhan ekonomi.

Co-Founder Tumbuh Makna Benny Sufami mengatakan, penerapan PPN 12% ikut mempengaruhi pola investasi yang berdampak terhadap kinerja emiten, indeks saham, dan ruang gerak kebijakan moneter. Untuk meminimalisir hal itu, maka pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas domestik dengan menerapkan kebijakan yang terukur.

“Termasuk memberikan bantuan langsung kepada kelompok berpenghasilan rendah. Jika dikelola dengan baik, dana yang terkumpul dari PPN dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Benny dalam keterangan resminya pada Senin (23/12).

Selanjutnya, kata Benny, situasi ini bisa menjadi momentum masyarakat khususnya pelaku investasi untuk menyusun strategi yang lebih adaptif. Masyarakat dapat memperbaiki pengelolaan anggaran dan mencari peluang yang membuka diversifikasi pendapatan.

Sedangkan untuk investor, sambung Benny, agar menyesuaikan strategi sesuai dengan profil risiko masing-masing. “Bagi investor dengan profil risiko agresif, kondisi pasar saat ini menawarkan peluang menarik, seperti membeli saham dengan valuasi yang relatif murah. Sementara itu, obligasi retail dapat menjadi pilihan ideal bagi mereka yang lebih konservatif. Dengan langkah strategis yang tepat, perubahan ini dapat dihadapi secara optimis dan bahkan memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Benny.

Baca Juga :   BTPN Gelar Lagi Daya Fest 2024 untuk Berdayakan Masyarakat Sektor UMKM

Karena itu, kata Benny, masyarakat perlu bersiap menghadapi dampak optimalisasi PPN. Itu sebabnya, masyarakat perlu memperkuat literasi keuangan dengan memprioritaskan pengeluaran penting, dan mengurangi biaya non-esensial.

“Masyarakat juga perlu mencari sumber pendapatan tambahan, seperti pelatihan keterampilan yang dapat membantu meningkatkan stabilitas keuangan,” ujar Benny.

Sementara itu, kepala ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan, kebijakan pemerintah menerapkan PPN 12% merupakan langkah strategis pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Karena itu, kebijakan penerapan PPN 12% menjadi tepat dalam rangka meningkatkan pendekatan fiskal asal kompensasi dalam bentuk insentif benar-benar efektif untuk menjaga daya beli masyarakat yang rentan.

“Apalagi pemerintah memastikan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum bebas PPN,” kata Josua.

Menurut Josua, langkah pemerintah menanggung PPN berpotensi meningkatkan produktivitas sektor padat karya, industri otomotif, dan properti. Kebijakan itu dinilai akan menciptakan permintaan tambahan, terlebih pemerintah menunjukkan dukungannya pada sektor padat karya, dengan memberikan subsidi bunga, dan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja.

Baca Juga :   Kemendag Siapkan Sejumlah Strategi untuk Jaga Stabilitas Kebutuhan Pokok Jelang Nataru

Tidak hanya itu, kata Josua, pembebasan PPN untuk pengusaha kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan UMKM. Secara keseluruhan, strategi ini fokus untuk penguatan industri berorientasi ekspor dan penciptaan lapangan kerja baru.

“Melalui insentif yang terarah, optimalisasi PPN tidak hanya mendukung sektor produktif seperti UMKM dan industri prioritas, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional,” tambah Josua.

Dalam konteks daya saing global, kata Josua, penerapan PPN 12% berpeluang memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Melalui penerapan PPN yang selektif, seperti menyasar pada barang dan jasa mewah, serta pemberian insentif bagi sektor produktif, Indonesia berkesempatan memperkokoh fondasi ekonomi.

“Kebijakan PPN 12% berpotensi secara signifikan meningkatkan pendapatan negara dan mendorong ekonomi jangka panjang jika diimbangi dengan insentif yang tepat,” kata Josua.

 

Leave a reply

Iconomics