Presiden Prabowo Kumpulkan Tokoh Ekonomi, Apa yang Dibahas?
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/05/2026). Mereka membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Diantaranya hadir tokoh ekonomi nasional sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, dan perubahan nilai tukar. Menurut Menko Airlangga, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat langkah antisipasi Pemerintah menghadapi berbagai dinamika global saat ini.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5%, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” kata Menko Airlangga.
Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait untuk terus memonitor berbagai regulasi guna memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan. Pemerintah juga menilai perlu dilakukan penguatan permodalan perbankan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Selain membahas stabilitas ekonomi dan sektor keuangan, Pemerintah juga terus mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan devisa hasil ekspor memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa dunia usaha menyambut baik arah kebijakan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk Pemerintah.
Implementasi kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan dilakukan secara bertahap dengan evaluasi dalam tiga bulan pertama. Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Danantara, serta sistem monitoring otomatis guna memastikan implementasi berjalan efektif dan akuntabel.
