Bagaimana Upaya OJK Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia?

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas strategi nasional keuangan inklusi pada Januari lalu menargetkan tingkat inklusi keuangan tahun 2024 sudah melebihi 90%.

Tahun 2019 lalu, berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan di Indonesia baru sebesar 76,19% dari 67,8% saat survei yang sama tahun 2016. Sedangkan, indeks literasi keuangan sebesar 38,03%, dari 29,7% pada 2016.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kristianti Puji Rahayu mengatakan target inklusi keuangan 90% yang disampaikan Presiden tentu sangat menantang. Karena itu diperlukan optimisme dan strategi yang untuk bisa meningkatkannya. Apalagi diakuinya, tingkat literasi dan inklusi keuangan berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Hanya ada 13 provinsi yang mempunyai tingkat literasi di atas rata-rata nasional. Sedangkan daerah dengan tingkat inklusi keuangan di atas rata-rata nasional sebanyak 15 provinsi.

“Dalam mencapai target tersebut (yang ditetapkan Presiden) tentunya kita menyadari banyak tantangan,” ujar Kristianti saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8).

Kristianti  mengatakan dari aspek demografi, tantangan yang dihadapi adalah kondisi Indonesia yang beragam mulai dari bahasa, adat, budaya, suku, agama dan sebagainya. “Dari tingkat pendidikan dan perekonomian juga sangat beragam,” ujarnya.

Dari sisi geografis, kondisi Indonesia juga cukup menantang dengan wilayah yang luas dan terdiri dari banyak pulau. “Beberapa tempat bahkan sangat sulit dijangkau. Padahal mereka juga punya hak akses yang sama atau kebutuhan untuk mengerti atau melek mengenai keuangan” ujar Kristianti.

Lantas apa upaya OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ini? Kristianti mengatakan OJK tak berjalan sendirian tetapi berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Dari OJK sendiri pada tahun ini terdapat sejumlah rencana kegiatan edukasi yaitu berdasarkan Keterangan Rencana Kota (KRK) terdapat 310 kegiatan edukasi dan sudah terealisasi 175 kegiatan edukasi selama semester pertama 2020. Kemudian dari PM IKNB terdapat 50 rencana kegiatan edukasi dan sudah terealisasi 34 kegiatan edukasi. Dan, dari Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan (DLIK) sendiri ada 105 rencana kegiatan dan sudah terealisasi 50 kegiatan edukasi.

Dalam POJK No.76/POJK.07/2016, para pelaku usaha industri jasa keuangan (PUJK) juga memiliki peran dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Tahun 2020 ini terdapat 2.602 rencana kegiatan edukasi yang dilakukan oleh PUJK.

“Selama masa pandemi ini kegiatan literasi juga semakin meningkat baik di OJK maupun di PUJK,” ujarnya.

Khusus di OJK terutama di bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), selama pandemi ini menurut Kristianti kegiatan edukasi malah makin gencar. “Kami melakukan edukasi bahkan frekwensinya dua kali lipat dari ketika sebelum pandemi,” ujarnya.

Dari berbagai kegiatan edukasi yang sudah dilakukan tahun ini, kelompok masyarakat yang paling banyak mendapatkan paparan adalah pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa ini memegang peranan penting karena kelak mereka akan masuk dunia kerja dan menjadi pelaku ekonomi. “Diharapkan saat mereka memiliki penghasilan they know how to handle their money,” ujarnya.

Ada 5 strategi yang dilakukan OJK pada tahun ini dan dilanjutkan ke tahun depan untuk melakukan literasi dan edukasi keuangan. Pertama, terus mengembangkan siklus perencanaan strategi edukasi dan literasi. Kedua, mengembangkan edukasi digital. Ketiga, memperkuat edukasi dan literasi keuangan syariah terintegrasi dan edukasi berbasis komunitas keagamaan. Keempat, memperkuat infrastruktur edukasi. Kelima, terus memperkuat aliansi strategis dengan berbagai stakeholder. Salah satunya dengan universitas.

Sedangkan strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah, pertama penguatan dari sisi regulasi. Kedua, implementasi program kerja. Ketiga, pengembangan dan penguatan sistem informasi. Keempat, mendorong partisipasi aktif dan aliansi strategis dari stakeholder. Kelima, informasi dan publikasi.