BP BUMN Dorong KPK Dampingi dan Perkuat Pencegahan Korupsi di Perusahaan Milik Negara
Badan Pengaturan (BP) BUMN mendorong Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk mendampingi dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan milik negara. Seluruh proyek hilirisasi yang berjalan akan dikawal agar terlaksana secara transparan, akuntabel, dan sesuai harapan masyarakat.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, pihaknya bersama KPK berupaya memperkuat tata kelola, dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek hilirisasi. Seluruh tim yang terlibat proyek hilirisasi akan mendapat pelatihan dari KPK.
Selain itu, kata Dony, KPK juga akan membekali tim dengan penguatan aspek pencegahan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko. Dorongan ini dinilai penting ketika BUMN sedang mengerjakan berbagai proyek hilirisasi.
“Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” kata Dony dalam keterangan resminya pada Senin (29/6).
Seluruh upaya itu, ujar Dony, dilakukan untuk memperkuat tata kelola, sehingga investasi strategis yang bernilai besar dapat berjalan optimal, dan memberikan hasil yang maksimal bagi negara.
“Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik,” tambah Dony.
Kemudian, kata Dony, pihaknya akan mengawasi laporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) manajemen BUMN. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan transformasi berjalan maksimal, dan menutup ruang korupsi di lingkungan BUMN.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan. Saya juga berharap seluruh BUMN, setelah transformasi, memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang,” tuturnya.
