HIPKA dan Pemerintah Perkuat Kolaborasi Dorong Ekonomi Nasional dan Ekspor UMKM

Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis kewirausahaan dan ekspor produk dalam negeri. Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Bisnis HIPKA 2025 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Kamis (23/10).

Ketua Umum HIPKA Kamrussamad—yang juga anggota Komisi XI DPR RI—menyampaikan bahwa HIPKA terus berupaya membangun sinergi konkret untuk memperkuat sektor usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.

“Pada bulan lalu, kita berada di Aceh dalam rangka mendorong percepatan inklusi keuangan untuk pengembangan ekonomi syariah. Setelah itu, di Sumatera Utara juga digelar forum bisnis guna mempercepat konektivitas. Dan terakhir, minggu ini, di Provinsi Lampung dilaksanakan kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Kamrussamad dalam sambutannya pada acara tersebut.

Ia menegaskan bahwa wirausaha merupakan kekuatan inti untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Indonesia, tambahnya, memerlukan sedikitnya tiga persen wirausaha aktif untuk menopang ekonomi nasional.

“Karena itu, pilar utama yang ingin kita dorong ke depan adalah kolaborasi HIPKA dengan Kementerian Perdagangan agar produk dalam negeri—terutama produk UMKM dari berbagai daerah—bisa masuk ke katalog marketplace, dikurasi, dan memiliki nilai ekspor yang memadai,” katanya.

Ia mengatakan nilai ekspor Indonesia, khususnya komoditas nonmigas, masih relatif stagnan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun demikian, ia menambahkan tetap optimistis karena pada semester I tahun 2025, ekspor nonmigas tumbuh sekitar 8,96%.

Ia juga menyinggung keterlibatan HIPKA dan Kadin Indonesia dalam Trade Expo Indonesia 2025 yang digelar baru-baru ini. Acara itu, kata Kamrussamad, menghasilkan transaksi senilai 22,8 miliar dolar AS. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia terus mendorong hilirisasi produk, bukan hanya di sektor minerba, tetapi juga pertanian, industri, dan sektor lainnya yang kini memiliki pasar potensial (captive market) yang terus berkembang.

“Karena itu, HIPKA mendorong kolaborasi. Pertama, HIPKA berharap ada kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam mendukung ekspor UMKM dan pengusaha muda. Kedua, HIPKA mengharapkan kemitraan dengan BUMN serta berbagai pemangku kepentingan ekonomi lainnya. HIPKA juga terus menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mengembangkan inovasi bisnis berbasis teknologi. Selain itu, HIPKA menyadari pentingnya kerja sama dengan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai benua agar pelaku ekspor dapat memasarkan produk dalam negeri secara global,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, yang juga Presidium Majelis Nasional KAHMI, menyatakan dukungannya terhadap kiprah HIPKA sebagai bagian dari pengabdian.

“Saya sendiri senantiasa mendukung HIPKA karena saya memandang ini sebagai bagian dari ibadah. Allah mengingatkan bahwa meskipun kita memiliki bidang pekerjaan yang berbeda-beda, semuanya harus digunakan untuk fastabiqul khairat—berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya melihat HIPKA bergerak di jalur itu. Karena itu, setiap undangan dari HIPKA bagi saya adalah panggilan untuk menghadiri dan mendukungnya,” ujar Romo Syafi’i.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, yang juga Presidium Majelis Nasional KAHMI, menyatakan dukungannya terhadap kiprah HIPKA sebagai bagian dari pengabdian/Foto: Dok.Penyelenggara

Romo Syafi’i menambahkan, sejak awal HMI dan KAHMI bukan hanya melahirkan kader intelektual atau politisi, tetapi juga menanamkan nilai keumatan dan tanggung jawab sosial. Kini, melalui HIPKA, nilai itu menemukan bentuk nyata—menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari akar idealisme dan kemandirian.

Mengutip mantan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama, Sjafruddin Prawiranegara, Romo Syafi’i mengatakan, “Kemerdekaan ekonomi adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Tanpa ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri, kemerdekaan politik hanyalah bayangan semata.”

“Pernyataan itu benar adanya. Kedaulatan politik tanpa kemandirian ekonomi akan rapuh. Karena itu, HIPKA memiliki peran strategis memperkuat fondasi ekonomi bangsa yang bersandar pada kemampuan umat—bukan sekadar menjadi pelaku pasar, tetapi juga penentu arah pasar,” kata Romo Syafi’i.

Menteri Perdagangan Budi Santoso, melalui sambutan yang dibacakan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, menyampaikan bahwa di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan dengan nilai kumulatif Januari–Agustus 2025 mencapai 29,14 miliar dolar AS. Angka ini menunjukkan ketangguhan (resiliensi) pelaku usaha Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mampu bertahan dan bahkan terus berkembang di tengah ketidakpastian global.

“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, penyerap tenaga kerja terbesar, dan penyokong utama pertumbuhan ekonomi. Sektor UMKM menyumbang 60,51% terhadap PDB nasional, dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 64,2 juta unit usaha yang menyerap 120,59 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional,” katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan memwakili Menteri Perdagangan dalam acara Forum Bisnis HIPKA/Foto: Dok.Penyelenggara

Kementerian Perdagangan, kata Iqbal, saat ini berfokus pada tiga program utama: pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan program UMKM Bisa Ekspor (Berani Inovasi, Siap Adaptasi).

“Khusus di lingkungan Kementerian Perdagangan, kami juga memiliki Gerakan Kamis Pakai Lokal (GASPOL). Gerakan ini telah dijalankan sejak sekitar lima bulan lalu—setiap hari Kamis, seluruh pegawai Kementerian mengenakan produk lokal dari kepala hingga kaki. Melalui gerakan ini, kami ingin menunjukkan bahwa bangga pada produk UMKM harus diwujudkan bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan membeli dan menggunakan produk UMKM Indonesia,” kata Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan kapasitas dan akses pasar bagi UMKM. Mewakili Menteri Perdagangan, Iqbal  mengajak seluruh anggota HIPKA untuk terus menjaga semangat kolaborasi, memperkuat inovasi, dan menumbuhkan semangat UMKM Bisa Ekspor.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum HIPKA, Yana Aditya mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus inklusif.

“Jika kita ingin ekonomi tumbuh 8%, maka sektor UMKM juga harus tumbuh. Pemerataan ekonomi harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” kata Yana.

Menurut Yana, kolaborasi multipihak adalah kunci agar strategi besar ini benar-benar terjadi, dan bukan sekadar wacana.